Kapolda & Pangdam diminta pakai cara persuasif hadapi ulah KKB sandera warga Papua

Dia yakin, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Namun bukan berarti membiarkan penyanderaan terhadap warga sipil.

2017-11-09 14:51:12

Aksi Penyanderaan

Ribuan warga Tembagapura, Papua, disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Sabinus Waker. Kelompok ini sebelumnya pernah beberapa kali terlibat baku tembak dengan kepolisian.

Menko Polhukam Wiranto meminta Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen George Elnadus Supit menangani kasus penyanderaan ribuan warga sipil di Distrik Tembagapura dengan cara persuasif.

"Sekarang sudah kita minta supaya Kapolda, Pangdam Papua terutama di Timika untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif dulu ya," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11).

Dia yakin, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Namun bukan berarti membiarkan penyanderaan terhadap warga sipil. "Tidak ada serang menyerang, tidak ada tuduh menuduh, tidak ada konflik kan begitu keinginan kita," lanjutnya .

Wiranto menginginkan, warga Papua diberikan pemahaman bahwa tindakan penyanderaan adalah tidak benar. Tindakan tersebut juga sangat melanggar hukum.

"Dan negara hukum tidak bisa, kita tidak menolerir tindakan seperti itu. Tapi juga itu jangan sampe tindakan-tindakan yang memancing situasi. Kita kan ingin supaya keadaan itu aman damai," kata dia.

Namun jika cara persuasif tidak diindahkan, maka pemerintah akan mengambil langkah lain.

"Bukan kemudian lalu kita menolerir atau membiarkan warga tertentu kemudian mengancam, menyandera. Kalau itu yang dilakukan terhadap warga negara lain, kita tidak bisa," tegasnya.

Sebelumnya, Boy Rafli Amar mengungkapkan ribuan warga sipil di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mereka menjadikan warga sebagai tameng agar tidak diserang aparat. Mereka tidak diizinkan beraktivitas termasuk membeli makanan.

"KKB saat ini menjadikan warga sipil sebagai tameng dan sandera," ungkap Boy.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga saat ini belum meminta tebusan. Tito menilai, konflik ini terjadi akibat permasalahan sosial.

"Mereka prinsipnya hit and run, setelah itu dikejar dan mereka menggunakan para pendulang sebagai tameng. Ini permasalahan sosial dari dulu agar tak ada pendulangan dari dulu," ujar Kapolri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (9/11).

Kapolri mengatakan medan yang cukup sulit menjadi kendala aparat untuk meringkus KKB. Ia menambahkan personel yang diturunkan seribu orang yang ditugaskan di sejumlah titik.

(mdk/lia)