KaBIN: WNI banyak di Malaysia, tapi kedaulatan tak bisa ditawar

"Saya rasa benar apabila dua-duanya tidak terlalu provokatif mengeluarkan unjuk kekuatan di daerah itu," kata Marciano.

2015-06-17 19:01:00

Malaysia

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengharapkan agar kisruh di Blok Ambalat, Kalimantan Utara, dikelola secara proporsional. Kedua negara diminta tidak mengeluarkan aksi provokatif yang dapat memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia.

"Saya rasa kedua panglima angkatan bersenjata mereka sudah berkoordinasi untuk bagaimana pengelolaan Ambalat yang terbaik. Saya rasa benar apabila dua-duanya tidak terlalu provokatif mengeluarkan unjuk kekuatan di daerah itu, karena itu merugikan kedua negara," kata Marciano di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Marciano menambahkan, baik Indonesia dan Malaysia merupakan negara satu rumpun, hidup bertetangga dan sama-sama negara ASEAN.

"Oleh karenanya saya mengharapkan pengelolaan Ambalat dikelola secara proporsional kemudian Kemenlu yang melakukan diplomasi-diplomasi tentang masalah ini," jelasnya.

Selain itu, Marciano juga minta agar kedua negara mencari solusi terbaik mengenai Ambalat ini. Jika persoalan Ambalat tidak dikelola dengan baik, maka Indonesia dan Malaysia akan bisa ribut terus.

"WNI juga banyak di Malaysia tetapi kedaulatan itu hal yang tidak bisa ditawar. Jadi itu harus jadi prinsip bagi keduanya, kedaulatan negara tidak bisa ditawar-tawar, mari kita sama-sama menghormati," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku sudah ada kesepakatan antara Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia untuk tidak lagi mengerahkan prajurit di wilayah Ambalat. Menurut Moeldoko, persoalan Ambalat akan diselesaikan secara diplomatik.

"Saya sering berkomunikasi dengan Panglima Diraja Malaysia, untuk bersepakat soal Ambalat, tidak perlu lagi kita turunkan pasukan bersenjata. Kita masing-masing memahami tidak ada yang perlu kita perebutkan di sana, cuma buang-buang energi," kata Moeldoko di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (16/6).

(mdk/ren)