Jokowi sentil Rizal Ramli karena pesimis soal target 35 ribu MW

Jokowi mengakui proyek listrik 35 ribu MW merupakan target yang sangat ambisius selama pemerintahannya.

2015-08-19 12:34:50

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui proyek listrik 35 ribu MW merupakan target yang sangat ambisius selama pemerintahannya. Meski begitu, dia beralasan angka yang didapatkannya tersebut merupakan solusi atas besarnya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia.

"Ya banyak yang menyampaikan bahwa 35.000 MW itu sebuah target yang ambisius. Tapi memang itu kebutuhannya seperti itu. Oleh sebab itu angka 35.000 MW kalau ada masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi sehingga investasi investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya. Tapi itu tugasnya menteri, menko untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investasi investor," tegas Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Jokowi memastikan tak akan merevisi besaran target yang telah dicanangkannya sejak masa kampanye tersebut dan berusaha keras untuk mencapainya. Tindakan ini dilakukannya karena hampir setiap daerah yang dikunjungi selalu mendapatkan keluhan soal listrik yang kerap mati atau byarpet.

"Oleh sebab itu, kalau mau target yang gampang, target 5.000 MW aja lah pasti kecapai. Kalau saya kan enggak mau. Saya dorong terus ini harus selesai sampai saya berikan contoh pembebasan lahan, yang di Batang saja sampai saya turun tangan. Pak wapres turun tangan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku bakal mengevaluasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt andalan Presiden Jokowi dan 7 ribu megawatt peninggalan presiden terdahulu.

"Target 35 ribu megawatt dan sisa target masa SBY 7 ribu megawatt. Total 42 ribu megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

(mdk/tyo)