Jokowi sebut dari 2016-2017 KPK selamatkan uang negara Rp 3,55 T

Jokowi sebut dari 2016-2017 KPK selamatkan uang negara Rp 3,55 T. Jokowi menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam memberantas korupsi. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK.

2017-12-11 11:15:57

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi se-dunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN. Saat memberikan sambutan, Jokowi menyebut terhitung sejak tahun 2016 sampai 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelamatkan uang negara sebesar Rp 3,55 triliun.

"Melalui penegakan hukum, kita bisa selamatkan uang negara dari korupsi tahun 2016-2017, data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara Rp 3,55 triliun," ujarnya di Birawa Room, Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Jokowi menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam memberantas korupsi. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK.

Dari data yang telah dikantonginya, sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur, 64 bupati/walikota yang ditangkap KPK karena korupsi.

"Belum pejabat-pejabat baik gubernur, kalau tidak keliru 2 DPR, DPRD. Saya tidak ngitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," lanjutnya.

Kendati upaya pemberantasan korupsi terus digaungkan, perilaku korupsi tidak pernah berhenti. Jokowi pun mengaku heran dari waktu ke waktu masih ada pejabat negara yang diciduk KPK akibat korupsi.

"Yang mengherankan dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada. Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius," katanya.

Sejalan dengan itu, pembenahan pelayanan administrasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap anti korupsi harus terus dilakukan. Tidak kalah penting, lanjut Jokowi, perlu didorong deregulasi.

"Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting tapi setiap regulasi seperti pisau bermata 2. Setiap aturan, setiap izin dan setiap persyaratan punya potensi jadi objek transaksi, objek korupsi," ucapnya.

Karena itu, Jokowi kembali mengajak seluruh pihak untuk memperbaiki sistem, meningkatkan perbaikan layanan publik, melanjutkan penegakan hukum, dan mengimbau rakyat untuk anti korupsi.

"Mari tingkatkan kerja sama seluruh pihak perbaiki sistem, tingkatkan produktivitas bangsa, perbaiki sistem layanan, lanjutkan penegakan hukum setinggi-tinggi, ajak masyarakat dalam program anti korupsi," ucapnya.

(mdk/eko)