Jokowi Sebut BUMN Harus Keluar Kandang, Prabowo Ibaratkan Benteng yang Goyah

Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pandangan berbeda dengan Prabowo Subianto terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi menuturkan BUMN harus berani melebarkan sayap ke luar negeri. Sementara Prabowo menilai kondisi BUMN saat ini diibaratkan seperti benteng yang sedang goyah.

2019-04-13 22:37:42

Debat Capres

"Saya kira ke depan kita akan membangun holding BUMN baik berkaitan dengan konstruksi, kontrak karya, migas, yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan dan juga dengan perdagangan dan lain lain. Artinya akan ada holding yang di atasnya ada super holding. Oleh sebab itu, BUMN harus berani keluar dari kandang," ujar Jokowi, Sabtu (13/4).

Hal itu diutarakan Jokowi dalam debat pamungkas, saat menjawab pertanyaan dari Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno, terkait keresahan pegawai BUMN terhadap rencana pemerintah membentuk holding yang dinilai sarat kepentingan politik.

Menurut Jokowi, dengan pembentukan holding besar, akan memudahkan mencari modal. Jokowi lantas mencontohkan beberapa BUMN yang berhasil menembus jaringan internasional, seperti keberhasilan mendapat kontrak karya pembangunan perumahan dan infrastruktur di Timur Tengah, dan ekspor kereta buatan PT Inka ke Bangladesh.

"Inilah namanya Indonesia in cooperation. Ekonomi kita akan menjadi besar apabila kita melakukan apa yang kita lakukan," ungkap Jokowi.

Sementara itu, Prabowo menggambarkan kondisi BUMN saat ini seperti benteng terakhir ekonomi yang sedang goyah. Dia lantar mencontohkan studi yang dibuat Bloomberg terkait maskapai Garuda Indonesia

"Jadi bikin holding tapi tak dikelola dengan baik. Ini yang membuat kita risau," terang Prabowo.

Jokowi lantas menimpali dengan keberhasilan pemerintahannya dalam menguasai sumber daya alam, termasuk pengelolaan tambang PT Freeport.

"Besok Bapak (Prabowo) boleh cek berapa setoran deviden BUMN ke APBN kita, naik atau turun. Kedua, perusahaan besar yang mulai blok-blokan sekarang sudah diambil Pertamina. Freeport yang dulunya sembilan persen, sudah diambil Inalum mayoritas 51 persen. Artinya BUMN mengakuisisi seperti itu kalau kita ragu, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengambil, mengelola blok yang besar."

"Kalau kita memandang sesuatu dengan pesimis, tidak ada negara maju di manapun kalau rakyatnya pesimis. Bahwa ada tantangan, ada problem, itulah tugas sebagai pemimpin. Saya tidak mau membuka masa lalu BUMN, tapi ada satu, dua, tiga yang salah kelola. Itu yang perlu kita perbaiki, bukan menyalahkan mereka," pungkas Jokowi.

(mdk/cob)