Jokowi Komitmen Berikan Kepastian Hukum untuk Rakyat Kecil Atas Tanahnya
Jokowi juga tak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin konflik agraria di daerah terus terjadi. Jokowi ingin rakyat kecil mempunyai kepastian hukum atas lahan yang dia tempati.
"Saya sudah menyampaikan berkali-kali tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus menerus berlangsung dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang jadi sandaran hidup mereka," katanya dalam acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah obyek reforma agraria di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/9).
Jokowi juga tak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan bersama.
"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini, saya sudah berkali-kali melakukan rangkaian rapat kabinet ratas membahas hal ini, saya sudah sering mengundang kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya," tuturnya.
Jokowi mengungkapkan, bahwa ia sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi opsi pilihan pilihan dalam menyelesaikan kasus tanah yang ada. Kata dia, banyak konflik tanah yang telah berlangsung lama.
"Bahkan sangat lama ada yang puluhan tahun bahkan sampai empat puluh tahun tapi masalahnya tidak selesai selesai," ujar Kepala Negara.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini memahami betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi rakyat. Seperti petani, nelayan dan masyarakat dalam menggarap lahan.
"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kali ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria," ungkap Jokowi.
Baca juga:
Jokowi Serahkan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi Kepada Masyarakat
Jokowi: Jangan Sampai Ada Penegak Hukum yang Membekingi Mafia Tanah
Presiden Jokowi Minta Polri Jangan Ragu Usut Mafia Tanah
Ke Istana Bogor, Sekjen PKP Tegaskan Jokowi Sepakat Pemilu Digelar April 2024
Terima Pengurus DPN PKP, Jokowi Diundang Hadiri Acara Pelantikan Pengurus
Kaesang Pamer Duitnya Lebih Banyak dari Presiden, Pabrik Jokowi Bisa Dibeli Cash
Berstatus Presiden, Jokowi Santai Jadi 'Sopir' Puan Maharani dan Luhut Binsar