Jokowi dapat laporan kasus di Papua, dari konflik sampai Freeport

Jokowi dapat laporan kasus di Papua, dari konflik sampai Freeport. Lenis juga mengungkapkan terjadinya konflik di Papua akibat rebutan kursi di DPR Papua. Rebutan kursi DPR itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan dari gugatan Barisan Merah Putih (BMP)

2016-09-26 16:08:43

Presiden Jokowi

Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya, melaporkan berbagai hal kepada Presiden Joko Widodo pada Senin (26/9). Mulai dari perkembangan perang suku di Mimika, kegiatan operasi PT Freeport Indonesia, hingga konflik di internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.

"Masalah sekarang ini yang paling serius untuk saya tangani adalah masalah Freeport," ujar putera asal Papua ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Lenis mengungkapkan, konflik yang terjadi di areal Freeport disebabkan ulah pihak PT Freeport yang tidak memberikan hak kepada masyarakat setempat.

"Contohnya, masyarakat sudah dipercayakan hak ulayatnya di daerah, dikasih yayasan namanya yayasan Tuarek pemilik Freeport tapi atas nama masyarakat. PT Freeport menjual besi, dari situ dijual di luar Papua. Masyarakat mengadu ke kita, kita tangani, kita cek ternyata hasil penjualan besi dikirim ke Freeport dari Freeport baru akan dikasih ke masyarakat tapi sebelumnya masyarakat harus kasih proposal dulu," jelas Lenis.

"Masyarakat tujuh suku (di Papua) hanya bisa jadi pendulang sampah saja kena bahan kimia, kebanyakan mati. Akhirnya perang suku terjadi. Jadi itu masalah besar," sambung dia.

Selain itu, Lenis juga mengungkapkan terjadinya konflik di Papua akibat rebutan kursi di DPR Papua. Rebutan kursi DPR itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan dari gugatan Barisan Merah Putih (BMP).

"Keputusan MK hasil gugatan dari merah putih dikabulkan untuk 14 kursi itu, untuk kursinya adat. Tapi setelah perjalanan itu Papua Barat sudah dilantik, sudah ada DPR. Tapi untuk Papua 11 gagal, ini sekarang 14 gagal terus karena mereka sudah seleksi lima wilayah adat, sudah seleksi tapi setelah dibawa naik ke provinsi ada tim seleksi berdasarkan per kasus," jelasnya.

(mdk/eko)