JK tegaskan pembebasan 4 WNI tanpa uang tebusan Rp 28,6 miliar

Beredar kabar 4 WNI ditebus sebesar Rp 28,6 miliar.

2016-05-12 12:35:32

Aksi Penyanderaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak mengeluarkan uang sepeserpun untuk membebaskan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Disebut-sebut, pembebasan 4 WNI setelah pemerintah menyerahkan uang 100 juta peso (setara Rp 28,6 miliar).

"Saya kira tidak, kalau pemerintah pasti tidak (bayar tebusan)," kata Jusuf Kalla di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/5).

JK, sapaannya, tak mengetahui adanya informasi beredar 4 WNI ditebus sebesar Rp 28,6 miliar. "Saya tidak tahu," singkat JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa para sandera kini sudah aman dalam pengawasan aparat Filipina. Namun Jokowi tidak menjelaskan secara detail mengenai proses pembebasan empat sandera WNI.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang telah memberikan kerja sama yang sangat baik dalam dua kali pembebasan WNI kita," ujar Jokowi di Istana Negara, kemarin.

Sementara itu, informasi diterima merdeka.com, Rabu (11/5), pembebasan empat Warga Negara Indonesia (WNI) di selatan Filipina dini hari tadi dilakukan setelah tebusan dibayar kepada Abu Sayyaf. Nilainya sebesar 100 juta Peso (setara Rp 28,6 miliar).

Dalam kabar terpisah, keempat WNI itu dilepas pukul 02.00 dini hari waktu setempat. Mereka selama sebulan terakhir disekap oleh Abu Sayyaf dari kelompok Alan Bagade di Barangay, Silangkan, Indanan, Jolo, Kepulauan Sulu.

Di luar isu pembayaran tebusan, petinggi Front Nasional Pembebasan Moro (MNLF), Nur Misuari, dilaporkan turut membantu tim pemerintah RI melobi Abu Sayyaf agar melepas para WNI. Bais dan Pusintel TNI AD turut terlibat dalam operasi tersebut.

Empat WNI ini ditawan sejak 15 April 2016. Kapal mereka diserang oleh kelompok Abu Sayyaf pada dini hari di perairan Sempornah, Sabah, Malaysia. Keberhasilan operasi ini menyusul bebasnya 10 WNI pada 1 Mei lalu yang juga diculik oleh teroris di selatan Filipina.

Dalam pesan singkat, Hamid Awaluddin membantah informasi yang beredar mengenai keterlibatan dia dalam pembebasan empat WNI tersebut. "Yang lakukan pembebasan WNI itu TNI (Badan Intelijen Strategis), saya tidak terlibat," kata dia kepada merdeka.com.

(mdk/lia)