JK sebut pembebasan sandera 10 WNI tak ada batas waktu
"Sekali lagi pemerintah tak pernah berbicara tentang bayar membayar, tidak sama sekali," tegasnya.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kantornya, hari ini. Pertemuan tersebut, mereka membahas perkembangan kondisi 10 Warga Negara Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.
"Biasa melaporkan tentang keadaan perkembangan terkait perkembangan di Filipina," kata pria akrab disapa JK di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/4).
JK mengatakan, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan Otoritas Filipina. Meski batas waktu pembebasan sandera 10 WNI pada hari ini, menurut JK tak ada permintaan penambahan waktu batas pembebasan sandera.
"Ah enggak ada itu soal waktu waktu itu. Enggak ada itu," kata JK.
"Sekali lagi pemerintah tak pernah berbicara tentang bayar membayar, tidak sama sekali. Tidak, dan soal waktu (batas) itu tak ada informasi yang jelas siapa yang katakan itu waktu itu karena di Filipina juga tak ada deadline seperti itu," imbuhnya.
Lanjut dia, pemerintah terus mengupayakan langkah pembebasan sandera 10 WNI. Namun JK mengharapkan pemerintah mengutamakan proses negosiasi. Dia menegaskan pemerintah tak mau membayar uang tebusan untuk para kelompok militan Abu Sayyaf.
"Enggak ada, kita enggak ada bicara soal itu. Perusahaan itu tak bisa kita kontrol. Pemerintah tentu tak akan mendorong seperti itu (bayar tebusan)," ujar dia.
Baca juga:
Jokowi sebut diplomasi dengan Filipina & Abu Sayyaf masih berjalan
Muncul kabar Umar Patek siap lobi Abu Sayyaf bebaskan 10 WNI
Keluarga berharap negosiasi korban penyanderaan berjalan lancar
Pemerintah tahu keberadaan 10 WNI disandera lewat pantauan satelit
Kisah jenderal TNI sukses lobi Thailand agar Kopassus bisa beraksi
TNI gregetan ingin maju serang Abu Sayyaf tapi ditahan Filipina
RI 'menyerah' pada Abu Sayyaf, siap bayar tebusan 10 WNI disandera