JK sebut dana haji yang diinvestasikan demi kepentingan jemaah

2017-08-01 17:15:00

Dana Haji

Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Pengurus dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Pertemuan ini membahas soal pengelolaan dana haji yang belakangan jadi sorotan publik karena ada wacana menggunakan dana itu untuk pembiayaan infrastruktur.

"Badan pengelola dan badan pengawas tadi mempresentasikan rencana-rencana (pengelolaan dana haji) ke depan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Dana haji nantinya digunakan untuk investasi di bidang infrastruktur yang menguntungkan jemaah haji. Pengelolaan dana tersebut tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Investasi itu bukan kepentingannya pemerintah, kepentingan jemaah ini. Supaya dapat membayar lebih murah," tegas dia.

JK mengungkapkan, sebetulnya investasi dilakukan untuk meringankan beban ongkos jemaah haji. Sebab biaya perjalanan haji dari tanah air ke tanah suci bisa memakan ongkos sebesar Rp 70 juta per orang sementara yang dibayar calon jemaah haji hanya sekitar Rp 35 juta.

"Yang dibayar riil oleh jemaah haji itu sekitar 50 persen. Nah karena itu, maka investasi harus betul-betul baik," katanya.

Selain investasi di bidang infrastruktur, dana haji juga bisa disalurkan untuk sektor lain asal menguntungkan jemaah haji. Misalnya dana haji dipakai untuk membeli saham. Saham diyakini bisa memberi income yang meningkat.

"Kalau uangnya disimpan saja di giro contohnya, itu termakan inflasi, termakan nilai tukar. Karena ini 60 persen atau 70 persen biaya itu (pakai) dolar atau riyal. Jadi dua hal ini harus dijaga. Ini resikonya ini, ini penuh resiko loh. Begitu nilai tukar tiba tiba 20 ribu, wah itu kalang kabut nanti maka itu pemerintah harus menjamin, dia harus naik haji berapa pun (ongkosnya)," ujar JK.

(mdk/bal)