JK dan tokoh Islam sepakati 5 poin usai pembakaran bendera di Garut

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan ormas Islam membuat lima pernyataan tertulis usai rapat selama 2,5 jam di rumah dinasnya Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/10) malam.

2018-10-26 23:31:28

Hizbut Tahrir Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan ormas Islam membuat lima pernyataan tertulis usai rapat selama 2,5 jam di rumah dinasnya Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/10) malam. Pernyataan ini dari hasil pengamatan secara seksama peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Kabupaten Garut, Jawa Barat sehingga menimbulkan protes masyarakat.

"Pertama, para pimpinan ormas Islam mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa, selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa," imbuh JK saat konferensi pers.

Kedua, para pimpinan ormas Islam yang hadir dalam rapat menyesalkan terjadinya pembakaran bendera tersebut, dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian, serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan.

"Ketiga, dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor serta Nahdatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali," ucap JK.

Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan dan menolak segala upaya bentuk adu domba, dan pecah belah. Serta mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah, khususnya kepada segenap Umat Islam.

"Marilah kita bersama sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah," imbuh politisi Golkar tersebut.

"Terakhir, apabila terdapat pelanggaran hukum dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku," pungkas JK.

Dalam rapat itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Marsekal Marsekal Hadi Tjahjanto, Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyono dan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.

Kemudian, Ketua MUI Ma'ruf Amin, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, Sekjen MUI Anwar Abas, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua PBNU Said Aqil Siraj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal.

Lalu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Cendekiawan Muslim Azzyumardi Azra dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.

(mdk/rnd)