Jika telepon SBY dan Maruf benar, PKB duga ada peran intelijen

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar menduga ada peran intelijen negara atau penegak hukum jika ucapan Basuki Tjahaja Purnama terkait penyadapan rekaman percakapan telepon Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Maruf Amin terbukti benar. Intelijen dan aparat penegak hukum dinilai tak netral.

2017-02-01 15:10:48

Sidang Ahok

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar menduga ada peran intelijen negara atau penegak hukum jika ucapan Basuki Tjahaja Purnama terkait penyadapan rekaman percakapan telepon Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI Maruf Amin terbukti benar. Dalam sidang penistaan agama, Ahok mengaku mengetahui adanya komunikasi antara SBY dan Maruf terkait fatwa penistaan agama.

"Bahkan diduga kuat oleh sebagian pihak intelejen ikut berperan serta dalam memenangkan calon tertentu," kata Yanuar saat dihubungi, Rabu (1/2).

Jika intelijen terbukti berperan dalam penyadapan percakapan itu, maka lembaga intelijen atau penegak hukum lain tidak netral dalam Pilkada 2017. Sebab, hanya BIN dan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan.

"Jika itu benar dari mana Ahok tahu itu kalau bukan dari institusi yang berwenang menyadap seperti Polisi, Intelijen dan KPK, lantas ini apa artinya. Jika benar intelejen dan institusi penegak hukum tidak netral, maka ini membahayakan NKRI," tegasnya.

Anggota Komisi II ini menambahkan pernyataan Ahok bahwa Maruf memberikan kesaksian palsu bakal menyulut emosi warga Nadhatul Ulama. Dia menyarankan agar Ahok berkaca diri dan tidak mengeluarkan pernyataan bernada fitnah.

"Kiai adalah tokoh sentral di NU dan perilaku Ahok bisa memicu kemarahan nasional warga NU," tutupnya.

(mdk/noe)