Jateng Percepat Vaksinasi Covid-19 dengan Berbasis Desa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendorong pemerintah kabupaten dan kota melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 berbasis desa, lantaran dinilai efektif untuk percepatan dan pemerataan vaksinasi.

2021-10-12 03:06:00

Vaksinasi Covid-19

"Ada beberapa tempat yang sudah melakukan ini, di Boyolali. Semua faskes bergerak bersama, lansia mudah aksesnya dan bisa jemput bola. Dan minggu ini Jawa Tengah menerima 2,6 juta dosis vaksin, semoga ini bisa diselesaikan, sehingga angka vaksin bisa tinggi," kata Kepala Dinas kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo di Semarang, Senin (11/10).

Secara rinci, ia menyebut daerah yang cakupan vaksinasi Covid-19 di atas 70 persen adalah Kota solo, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Tegal, Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo.

Sedangkan daerah yang cakupan vaksinasinya di bawah 50 persen adalah Banyumas, Rembang, Purworejo, Kebumen, Blora, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Temanggung, Cilacap, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes.

"Yang di bawah 50 persen tidak semuanya karena faktor ketersediaan vaksin, tapi juga percepatan pelaksanaannya. Sehingga yang masih rendah kita dorong untuk melakukan suatu percepatan secara simultan berbasis pada desa," ungkapnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi syarat status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga kabupaten kota yang masih di bawah 50 persen untuk segera melakukan percepatan.

"Sekarang kondisi membaik. Tapi memang ada beberapa daerah kondisi levelnya naik, karena ada satu syarat yaitu vaksinnya kurang," kata Ganjar.

Ganjar meminta kabupaten kota yang masih di bawah 50 persen untuk menghitung dan melaporkan berapa vaksin yang dibutuhkan. Bahkan pihaknya akan meminta vakisn secara langsung ke Kementerian Kesehatan khusus untuk daerah di Jateng yang masih berada di bawah angka 50 persen.

"Kita pastikan kabupaten kota di bawah 50 persen untuk menghitung berapa kebutuhannya untuk berapa hari minimal untuk satu minggu. Kami akan minta ke Kementerian Kesehatan khusus daerah di bawah 50 persen, agar bisa dilakukan percepatan," pungkas Ganjar.

(mdk/cob)