'Jangan salahkan Atut, di Banten juga ada dinasti lain'

"Apa salah ada dinasti? Kalau mereka mampu kan tidak bisa dilarang. Nanti kita dibilang melanggar HAM."

2013-10-11 06:22:00

Dinasti Atut

"Yang paling sempurna politik dinasti ya di Banten, semua orang mungkin harus berguru ke Banten."

Ucapan itu dilontarkan oleh Subadri, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2009-2014 yang mewakili Provinsi Banten dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan DPD bertajuk 'Fenomena Politik Dinasti' beberapa waktu lalu.

Dinasti politik, merupakan hal yang sudah lama terjadi. Namun untuk wilayah Banten, banyak yang menilai kondisinya sangat parah. Diawali dengan terjunnya Ratu Atut atas dorongan ayahnya Chasan Sohib yang merupakan tokoh Banten, saat Provinsi Banten terbentuk pada tahun 2000.

Tahun 2002, Chasan memanggil pulang anak-anaknya dari istri pertama yang selama ini bermukim di Bandung. Atut disorongkan sebagai cawagub mendampingi Djoko Munandar, Wakil Wali kota Cilegon saat itu yang didukung oleh PPP.

Singkat cerita, Atut menjadi wagub periode 2002-2007. Gubernur Banten Djoko Munandar kemudian tersangkut kasus penggunaan dana perumahan anggota DPRD Banten yang kemudian menyeretnya ke penjara dengan vonis 2 tahun penjara. Di tingkat kasasi, Djoko dibebaskan namun lebih dulu meninggal dunia karena sakit.

Karena gubernur menjadi terdakwa, Atut kemudian menjadi Plt Gubernur sejak 2005-2007. Saat itulah satu per satu kerabatnya mulai tampil ke gelanggang politik. Puncaknya pada Pemilu 2009 lalu. Suami Atut Hikmat Tomet melenggang ke kursi DPR di Senayan bersama anaknya Andika Hazrumy yang menjadi anggota DPD. Adik ipar Atut Aden Abdul Khalik menjadi anggota DPRD Banten. Demikian juga mantunya Ade Rossi Chairunnisa yang menjadi wakil Ketua DPRD Kota Serang.

Di jajaran eksekutif, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut . Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik Atut , Wakil Bupati Pandeglang Heryani tercatat sebagai ibu tiri Atut , dan tentu saja Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar Atut .

Soal dinasti politik ini, tokoh Banten Mayjen (purn) Ampi Nurkamal Tanujiwa menilai tidak ada yang salah. Undang-undanglah yang salah karena tidak melarang adanya dinasti politik.

"Faktanya, mereka dipilih oleh rakyat. Kalau memang ada isu permainan uang, kenapa parpol yang mendukung mau menerima uang itu?" cetus mantan Dankodiklat TNI AD ini.

Dinasti politik, lanjut dia, banyak terjadi di negara lain. Sebut saja keluarga Kennedy di Amerika Serikat, keluarga Aquino di Filipina dan keluarga Nehru dan Gandhi di India.

"Apa salah ada dinasti? Kalau mereka mampu kan tidak bisa dilarang. Nanti kita dibilang melanggar HAM," kata Ampi.

Menurutnya, di Provinsi Banten saat ini tidak hanya dinasti Atut saja yang eksis. Masyarakat tidak boleh lupa, di Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariadi yang memimpin saat ini adalah anak dari wali kota Cilegon sebelumnya Tubagus Aat Syafaat. Di Kabupaten Tangerang juga, Bupati Ahmed Zaki Iskandar merupakan anak dari Ismet Iskandar, bupati Tangerang sebelumnya yang menjabat dua periode.

"Jangan lupa, di Lebak, Iti Octavia yang kemarin menang pilkada juga anak Bupati Mulyadi Jayabaya," ujarnya.

"Kalau mau melarang dinasti, ya undang-undangnya kita ubah. Atur larangan saudara tidak boleh menjadi pejabat," ujar mantan anggota DPR dari Fraksi TNI/Polri ini.

Sementara itu, Ketua Divisi dan Litbang Forum Pembela Kebenaran (Forpek) Nusantara Banten, Dimas Kusuma yang selama ini kerap mengkritik kebijakan Gubernur Atut menyatakan, tidak menentang adanya dinasti politik.

"Yang parah ini sebenarnya pola kebijakan. Dinasti itu sebenarnya sah-sah saja, Tapi jangan sampai menguntungkan golongan mereka saja. Masyarakat itu tidak minta macam-macam, mereka cuma mau jalan bagus dan infrastruktur dibangun," ujar Dimas.

Saat ini, lanjut dia, komitmen dinasti Atut untuk menyejahterakan masyarakat Banten sepertinya tidak ada. "Ketimpangan pembangunan terjadi. Atut tidak tegas, baik kepada anak buahnya, birokrasinya, dan kepada keluarganya. Kalau dia tegas pada keluarganya, meminta mereka untuk berlaku profesional, mungkin itu menghasilkan suatu pembangunan yang bagus," pungkas Dimas.

(mdk/bal)