Jaksa KPK tuntut eks auditor BPK 15 tahun penjara

Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rochmadi dinilai telah menerima suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2018-02-12 18:02:58

KPK tangkap pejabat BPK

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rochmadi Saptogiri pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan," ujar jaksa penuntut umum KPK, Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan milik Rochmadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Jaksa juga menuntut pidana tambahan terhadap Rochmadi dengan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 200 juta. Pembayaran tersebut wajib dibayar satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap.

Namun apabila dalam rentang waktu satu bulan tidak mampu membayar, jaksa penuntut umum akan melelang harta benda milik Rochmadi hingga memenuhi angka kewajiban.

"Apabila tidak menutupi maka dipidana selama 1 tahun," ujarnya.

Dalam tuntutan tersebut, jaksa membeberkan pembuktian atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh Rochmadi yakni menerima suap Rp 240 juta, menerima gratifikasi, dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam pembuktiannya, Rochmadi dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dengan total keseluruhan Rp 1.723.697.500 dengan rincian Rp 600 juta dan USD 90 ribu. Penerimaan gratifikasi oleh Rochmadi dinilai telah melanggar Pasal 12 C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi.

Dari gratifikasi tersebut, kemudian Rochmadi mengelabui dengan membelanjakan hasil gratifikasi tersebut ke sejumlah aset baik rumah, tanah, atau mobil. Atas tindakannya, jaksa mengganjar Rochmadi dengan Pasal 2 ayat 1 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam tuntutan, jaksa juga mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan karena Rochmadi tidak mendukung program pemerintah atas pemberantasan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan kewajibannya untuk melakukan tindak kejahatan, melibatkan anak buahnya dalam menerima uang suap, serta tidak mengakui dan menyesali perbuatan.

(mdk/dan)