Jaksa ditangkap KPK, Jamwas tegaskan penangkapan harus izin Kejagung

Kejagung minta KPK hormati prosedur hukum yang diatur dalam UU.

2016-04-11 20:41:56

kejaksaan agung

Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penangkapan terhadap seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Seorang jaksa perempuan berinisial DR, yang ditangkap penyidik KPK, saat hendak bersidang dengan agenda pembacaan tuntutan, dalam kasus korupsi BPJS Subang di Pengadilan Negeri Bandung.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Widyo Pramono menyatakan, seharusnya KPK sebagai aparat penegak hukum menghargai proses hukum yang tengah dijalani DR. Sebab, memang ada aturan yang mengatur hal tersebut dalam UU Kejaksaan Agung RI pada pasal 8 ayat 5 UU No. 16 tahun 2004.

"Dalam pasal 8 ayat 5 UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan berbunyi seorang jaksa apabila dalam melakukan tugas dan diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeladahan dan penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan atas izin kejaksaan agung," ungkap Widyo kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (11/4).

Menurut dia, seharusnya lembaga antirasuah itu menghormati aturan yang ada soal penangkapan jaksa itu. Sebagai lembaga yang secara aktif memberantas korupsi, KPK tetap harus memerhatikan etika dan nilai-nilai dalam penegakan hukum.

"Itulah proporsional yang harus dilakukan, apalagi ini dilakukan oleh aparat hukum yang nyaring bunyinya, jadi harus memperhatikan etika dari nilai-nilai yang benar dalam penegakan hukum," papar Widyo.

Informasi yang didapat, saat penangkapan, Jaksa DR tengah melakukan penangan kasus korupsi. Untuk itu, seharusnya KPK menghormati tugas yang dilakukan jaksa DR.

"Kalau jaksa tengah menangani suatu kasus, aparat penegak hukum lain harus menghormati prosedur yang ada," tandasnya.

(mdk/rnd)