Jaksa Agung minta KPK tangkap pejabat lain, tak cuma jaksa

Jaksa Agung HM Prasetyo berharap kepada KPK agar bisa lebih berani lagi mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara lainnya, bukan cuma jaksa.

2017-08-04 20:51:00

Bupati Pamekasan tersangka

Jaksa Agung HM Prasetyo berharap kepada KPK agar bisa lebih berani lagi mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara lainnya, bukan cuma jaksa. Hal ini terkait penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rudi ditangkap oleh KPK karena dugaan menerima suap, pada Rabu (3/8).

"Justru yang kita harapkan KPK berani menindak semuanya. Jangan hanya jaksa," kata Prasetyo di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (4/8).

Prasetyo tidak mau ada tebang pilih yang dilakukan oleh KPK untuk menindak seseorang yang kedapatan sedang melakukan atau menerima suap (korupsi).

"Apa di tempat lain bersih seperti kapas. Kita berharap KPK ada keberanian, jangan ada tebang pilih," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mempersilakan KPK untuk menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah melakukan penyimpangan (korupsi), sesuai dengan prosedur yang ada.

"Saya bilang ke KPK, kalau ada oknum kejaksaan seperti itu silakan saja sepanjang ada fakta dan buktinya. Juga prosedur yang benar," ucapnya.

Selain itu, dirinya membantah ketika ditanya kode etik di internal Korps Adhyaksa yang tidak berfungsi. Sehingga masih ada oknum yang melakukan perilaku menyimpang (korupsi)

"Ya jalan terus dong. Ini saya bilang tadi, 10.000 orang. Misal, kamu (tunjuk ke salah satu wartawan) punya anak lima belum tentu lima orang ini sama. Kalau di instansi satu orang pakai narkoba apakah semuanya pakai narkoba. Kalau di antaranya jadi bandar narkoba, atau backing bandar, apakah instansi ini jadi backing bandar narkoba? Enggak kan. Harus dilihat satu per satu," ujarnya.

Prasetyo juga mengaku bahwa dirinya selalu melakukan evaluasi terhadap anggotanya agar tidak melakukan hal yang menyimpang atau nakal.

"Kita enggak berhenti untuk lakukan evaluasi. Siapapun yang salah harus dihukum, kalau perlu dikerangkeng," tandasnya.

(mdk/bal)