Jadi saksi korupsi e-KTP, Gamawan Fauzi lempar bola panas ke BPKP

Gamawan menceritakan pernah meminta melakukan audit dua kali ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) proyek e-KTP. Audit tersebut kata dia, yaitu soal perkiraan sendiri (HPS) dan audit mengenai proses tender atau pelelangan.

Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi merasa menyesal karena tidak adanya laporan terkait penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek e-KTP. Padahal, kata dia sudah meminta proyek tersebut diaudit.

Hal tersebut terungkap ketika hakim ketua Jhone Halasan Butar Butar menanyakan kepada Gamawan saat jadi saksi dengan terdakwa Andi Narogong dalam kasus pengadaan e-KTP.

"Itu lah yang saya sesalkan sekarang, kenapa dulu tidak ada laporan mark up. Padahal, dua kali diaudit BPKP," ujar Gamawan di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Gamawan menceritakan pernah meminta melakukan audit dua kali ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) proyek e-KTP. Audit tersebut kata dia, yaitu soal perkiraan sendiri (HPS) dan audit mengenai proses tender atau pelelangan.

Tidak hanya itu, Gamawan juga pernah minta kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Menurut Gamawan, BPK melakukan post audit.

"Tiga kali diperiksa BPK enggak ada yang menyatakan KKN," jelas dia.

Kemudian, terdapat laporan terkait persaingan usaha, persekongkolan, sampai menang inkrah menurut Gamawan tidak ada bukti persekongkolan. Dia juga mengatakan, sejak awal dia mengetahui adanya proses mark up dalam proyek e-KTP, pasti menghentikan proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

"Kalau sampai seperti ini. Saya pasti akan memberhentikan proyek ini," imbuh dia. (mdk/rhm)