Istana sebut pandangan MKD soal 'Papa Minta Saham' tak mengejutkan

Menurut Pramono, pemerintah tidak turut campur dengan proses sidang di MKD DPR.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tidak terkejut dengan pandangan anggota MKD DPR terkait sidang etik Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Sebab, kata Pramono, tentunya anggota MKD juga memikirkan dan mendengarkan aspirasi daerah pemilihannya di dalam memutuskan persoalan ini.

"Tidak mengejutkan karena pemerintah menilai apa pun teman-teman di MKD juga mereka pasti memiliki daerah pemilihan dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan ke depan," kata Pramono di Istana, Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut Pramono, pemerintah tidak turut campur dengan proses sidang di MKD DPR. Namun demikian, pemerintah mengapresiasi jalannya sidang hingga keputusan MKD DPR dikeluarkan nanti.

Lebih lanjut, tambah Pramono, Presiden Jokowi tidak memiliki beban terhadap persoalan ini. Sebab pembahasan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport baru dibahas pada tahun 2019 mendatang.

"Presiden sama sekali tidak pernah mempunyai beban apapun berkaitan dengan Freeport. Presiden berulang kali menyampaikan bahwa kalau toh harus berbicara perpanjangan kontrak Freeport itu dalam 4 terminologi yang disampaikan oleh presiden. Berkaitan dengan divestasi untuk kepentingan national interest membangun smelter yang paling penting juga memakmurkan rakyat Papua," jelas Pramono.

"Jadi itulah yang selalu presiden sampaikan. Bahkan hal ini disampaikan langsung oleh presiden kepada pemilik Freeport. Jadi presiden tak punya beban sama sekali dan beliau menyampaikan sekali lagi bahwa kontrak itu sesuai dengan hal yang berbunyi di dalam kontrak karya akan mulai dibahas pada waktunya," tandasnya.