Istana sebut KPK dan Polri akur-akur saja

Pemerintah mati-matian berusaha membuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Benarkah seperti itu?

Pro dan kontra sekaligus kontroversi penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi SIM masih terus berlanjut. Namun pemerintah meyakini, tidak ada konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Sesungguhnya yang perlu diketahui tidak ada konflik di dalam perbedaan pandangan antara KPK dan Polri. Bahwa di awal penanganan Korlantas di beberapa waktu lalu memang ada perbedaan persepsi antara KPK dan Polri," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Julian, perbedaan pandangan antara kedua lembaga itu sudah dikomunikasikan melalui para pimpinannya masing-masing. Dia juga meyakini, kedua belah pihak juga memiliki semangat yang sama dalam usaha pemberantasan korupsi.

"Kita tahu masing lembaga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan juga tindak lanjut dari proses perkara korupsi itu sendiri. Jadi, mari kita tunggu bersama dari sekarang yang dilakukan tindak lanjut baik dari Polri dan KPK. Saya kira masyarakat bisa bersabar dan perkara KPK dan Polri bisa bersinergi menuntaskan," tandasnya.

Terkait pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Julian memberikan jalan kepada semua pihak untuk mengajukan tuntutannya. "Ada banyak bahasa di sini, silahkan para ahli hukum yang nanti membahas bagaimana posisi di lihat dari undang-undang, MoU yang ada," pungkasnya.(mdk/ian)