ISIS ada karena kebijakan Amerika yang keliru

ISIS pada dasarnya terbentuk dari premanisme yang mengorganisir diri.

Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Ali Munhanif mengatakan, semula kelompok Islam Irak dan Suriah (ISIS) murni bukan untuk menegakkan negara Islam seperti yang diwacanakan saat ini.

Menurutnya, ISIS pada dasarnya terbentuk dari premanisme yang mengorganisir diri lalu bergabung dengan individu-individu yang berpaham Syiah.

"Awal ISIS ada karena kebijakan Amerika yang keliru dengan melenyapkan tentara Irak yang pada saat itu negara dipimpin Saddam Hussein. Pada saat itu, universitas teroris berakhir dengan perang dingin sehingga memberi ruang kepada Islam untuk tampil di publik. Di situlah kelompok Islam radikal membangun ISIS," kata Munhanif di Jakarta, Sabtu (16/1).

Namun jauh sebelum terjadi penyerangan dari Amerika kepada Irak, lanjut Munhanif sejak zaman khalifah Ali bin Abi Thalib sudah terjadi perpecahan radikal dalam Islam yaitu kelompok Kurdi di Timur Tengah. Akan tetapi yang membahayakan, orang Indonesia dianggap dengan mudah terpengaruh dengan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.

"Ajaran sesat itu sudah ada sejak zaman nabi Muhammad. Sekarang yang sesat itu dinilai ISIS. Kita orang Indonesia nyantol-nyantol aja yang bukan urusan kita," kata Munhanif.

Terlebih lagi, sejumlah gerakan Islam di Indonesia ingin menegakkan syariat Islam. Dengan adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, secara tidak sadar kelompok luar yang berpaham radikal dengan mudah menyusup. Lebih lanjut, dorongan ekonomi juga mendukung penuh menyatunya masyarakat Indonesia yang minim pengetahuan untuk masuk menjadi bagian kelompok ISIS.

"Dari semuanya yang join dengan teror menunjukkan bahwa ada masalah kemiskinan. Mudah sekali keluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar," jelasnya.

Karenanya, menurut Munhanif, Indonesia harus segera menyelesaikan persoalan radikal dan kemiskinan dengan cara pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).