Instruksi JK agar anggaran Asian Games 2018 tidak dikorupsi

Selain itu, dirinya juga meminta inspektorat setiap kementerian untuk berperan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara.

2017-04-08 18:16:00

Wapres Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut andil dalam mengawasi anggaran persiapan Asian Games 2018.

Menurut JK, pengawasan penggunaan anggaran Asian Games perlu diperketat. Salah satunya dengan melibatkan BPKP dalam kepengurusan Indonesia Asian Games Organizing Commite (INASGOC) yang berfungsi dalam mengawasi sistem dan proses tender hingga proyek selesai.

"Ya, pengawas bermacam-macam, kepengurusan INASGOC ada BPKP masuk," ungkap JK di Palembang, Sabtu (8/4).

Selain itu, dirinya juga meminta inspektorat setiap kementerian untuk berperan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara. "Inspektorat masuk, tapi masih didampingi BPKP," ujarnya.

Sementara terkait Peraturan Presiden (Perpres) dalam tubuh INASGOC yang belum terbit, JK tidak mempersoalkan. Menurut dia, seluruh proyek pembangunan persiapan tetap berlanjut seiring proses Perpres.

"Perpres tidak menghalangi penyelenggaraan, tidak krusial," kata dia.

Dia menambahkan, Perpres hanya mengatur bagaimana membelanjakan sesuatu tanpa tender dan bagaimana multiyear. Namun, sebagian besar dibelanjakan tahun depan.

"Jangan lupa, ada tiga, (yaitu) sarana berjalan seratus persen, atlet jalan, dan penyelenggaraan belum dilaksanakan," pungkasnya.

(mdk/hrs)