Ini penjelasan JK soal persiapan Asian Games di Jakarta & Palembang

Ini penjelasan JK soal persiapan Asian Games di Jakarta & Palembang. "Asian Games itu kan pertandingan olympic terbesar nomor 2 setelah olimpiade, jadi ada cost effective agar jangan jor-joran," kata JK.

2017-03-15 14:25:53

asian games 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Asian Games 2018 di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam rapat koordinasi kali ini Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani turut hadir.

JK menyebutkan, salah satu poin yang dipaparkan dalam rapat adalah biaya. Menurutnya, pesta olahraga se-Asia itu tidak perlu dengan biaya terlalu besar, asal segala fasilitas dan ketentuan terpenuhi.

"Asian Games itu kan pertandingan olympic terbesar nomor 2 setelah olimpiade, jadi ada cost effective agar jangan jor-joran. Walaupun dana standar, (ketentuan) OCA (Olympic Council of Asia) kita penuhi," ujar JK seusai menggelar rapat koordinasi yang dilakukan secara tertutup itu, Rabu (15/3).

Dia menjelaskan, pentingnya cost effective pada penyelenggaraan Asian Games 2018 karena beberapa infrastruktur sudah tersedia seperti kolam renang, stadion, dan beberapa komponen pendukung pertandingan.

Oleh karena itu, menurutnya ketersediaan infrastruktur bisa menjadi pengefektifan biaya atau anggaran dan dialihkan ke perawatan atau perbaikan perbaikan terhadap sarana yang belum cukup baik.

"Kita sudah punya fasilitas dasar, stadion, gelanggang, kolam renang, tinggal rehabilitasinya saja," jelasnya.

"Jangan lupa pemerintah kurang lebih (mengeluarkan anggaran) Rp 30 Triliun, yang Rp 25 Triliun untuk infrastruktur stadion di sini (Jakarta), Palembang, ditambah train itu juga dalam rangka Asian Games," tukasnya.

Kalla menjelaskan, besarnya biaya tersebut juga tidak luput dari banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan. Rencananya, pada Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang, akan mempertandingkan 484 nomor dari 42 cabang olahraga.

Menyukseskan kegiatan itu, dibutuhkan dana kira-kira Rp 8,7 triliun. Namun, hingga 2017 ini, baru Rp 500 miliar yang dicairkan pemerintah, meskipun sesungguhnya memerlukan pendanaan hingga Rp 2,3 triliun.

(mdk/lia)