Ini isi kesepakatan Polri dan Kementerian LHK terkait karhutla

Kementerian LHK dan Polri sepakat menuntaskan kasus karhutla sesuai koridor hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Polri telah menyepakati beberapa hal terkait penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kementerian LHK dan Polri sepakat menuntaskan kasus karhutla sesuai koridor hukum.

"Pertama kita akan melangkah sesuai dengan aturan hukum. Jadi yang tertulis dan jangan ada asumsi atau praduga yang beranalisis dari aparat di ruang publik karena akan membingungkan masyarakat," kata Siti di Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (7/9).

Kemudian, diakui Siti pihak Kementerian LHK mendapat dukungan penuh dari Polri untuk melakukan perlawanan atas tindak pidana karhutla. Polri dan Kementerian LHK berjanji menyelesaikan kondisi buruk kehutanan di tanah air.

"Kami kompak, kementerian dan Kapolri dalam melangkah untuk atasi kejahatan kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan," ujar dia.

"Berbagai modus terindikasi yang muncul akan dijadikan momentum kami bersama Polri untuk atasi, memperbaiki, dan menyelesaikan kondisi buruk lingkungan," tambahnya.

Sementara, terkait tindak pidana karhutla Kementerian LHK akan terus berkoordinasi dengan Polri. Termasuk, soal tujuh pegawai Kementerian LHK yang disandera oleh warga Rokan Hulu, Provinsi Riau.

"Untuk pidana di depan Kapolri dan jajaran Polri sambil kami secara terus menerus melakukan konsultasi. Terkait kasus penyanderaan akan dilakukan pemeriksaan oleh Polri secara menyeluruh keterkaitannya dan segala aspeknya," pungkas Siti.(mdk/dan)