Ini Hasil Pertemuan Komnas Perempuan & Polda Metro Terkait Istri Irjen Sambo

Pendampingan diperlukan untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.

2022-07-15 18:07:50

Ferdy Sambo

Komnas Perempuan bertemu penyidik Polda Metro Jaya. Yakni, terkait isu pelecehan menimpa istri Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan pertemuan itu berlangsung pada 13 Juli 2022. Saat itu, penyidik Polda Metro memberikan keterangan terkait pelaporan P, istri Irjen Ferdy Sambo tentang kekerasan seksual yang dialaminya. P sendiri tidak hadir karena masih dalam kondisi terguncang/shock.

"Dari pertemuan itu kami (Komnas Perempuan) memperoleh informasi pelapor (P) masih dalam kondisi yang sangat terguncang, dan membutuhkan pendampingan," kata Andy dikutip laman komnasperempuan.go.id, Sabtu (15/7).

Pendampingan diperlukan untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.

"Kemudian, kondisi pelapor diperburuk dengan publikasi media sosial yang menyudutkan pelapor," katanya.

Pelapor, kata Andy, khawatir akan dampak peristiwa serta publikasi terkait insiden tersebut bagi keluarganya.

"Khususnya pada anak-anaknya, mengingat 3 di antaranya masih berusia di bawah 18 tahun," sambungnya.

Tanggapan Mahfud MD

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md buka suara soal insiden baku tembak anak buah Irjen Ferdy Sambo.

Ia menilai banyak kejanggalan. Penjelasan Polri atas insiden itu juga tidak jelas.

"Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan, maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya," kata Mahfud dalam keterangannya yang telah diizinkannya untuk dikutip merdeka.com, Rabu (13/7).

Menurutnya, kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Sebab, dalam lebih dari setahun terakhir Polri selalu mendapat penilaian atau persepsi positif yang tinggi dari publik sesuai hasil berbagai lembaga survei.

"Kinerja positif pemerintah dikontribusi secara signifikan oleh bidang politik dan keamanan, serta penegakan hukum. Hasil survei terakhir Indikator Politik yang baru diumumkan kemarin misalnya mengatakan begitu," ucapnya.

(mdk/rhm)