Ini alasan Kemenpan RB loloskan istri Nurhadi jadi staf ahli

"TZ terpilih, antara lain karena latar belakang pendidikan (doktor hukum) dan pengalaman kerja (di MA) dipandang lebih relevan."

2017-12-12 19:47:17

Nurhadi

Tin Zuraida, istri Nurhadi, lolos dalam seleksi staf ahli yang digelar Kementerian PANRB. Belakangan keputusan itu menjadi sorotan karena nama Tin pernah terserat dalam kasus dugaan suap yang dikaitkan dengan suaminya semasa menjabat Sekretaris Mahkamah Agung (MA).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB, Herman Suryatman, menjelaskan soal bagaimana awalnya Tin Zuraida ikut tes hingga akhirnya dinyatakan lolos.

"Kementerian PANRB mengadakan seleksi terbuka tahun lalu untuk mengisi 3 jabatan staf ahli. Salah satunya adalah staf ahli bidang politik dan hukum. Saudar Tin Zuraida (TZ) masuk 3 besar untuk jabatan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum," katanya dalam surat eletronik yang diterima merdeka.com, Selasa (12/12).

"Hasil 3 besar tersebut kemudian diumumkan secara terbuka melalui website www.menpan.go.id, yang salah satu butir pengumumannya meminta masukan dari publik yang mengetahui rekam jejak calon untuk memberikan masukan kepada Pansel. Namun tidak ada masukan yang disampaikan dari publik pada pansel menerima rekomendasi tentang integritas dan kinerja peserta yang masuk 3 besar dari instansi asal para peserta," sambungnya.

Sampai akhirnya, Tin lolos bersama dua orang lainnya untuk posisi staf ahli bidang hukum dan politik Kemenpan RB. Alasan panitia seleksi meloloskan Tin karena latar belakang yang dia miliki. Tin pernah menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung.

"TZ terpilih, antara lain karena latar belakang pendidikan (doktor hukum) dan pengalaman kerja (di MA) dipandang lebih relevan," sambungnya.

Meski sudah dinyatakan lolos, ternyata Tin belum juga dilantik. Salah satu yang menjadi pertimbangan ramainya pemberitaan di media soal Tin.

"Setelah hampir setahun tidak ada perkembangan fakta hukum tentang yang bersangkutan, akhirnya ditetapkan dan dilantik. Apabila dalam perkembangannya nanti terdapat fakta hukum yang mengarah pada masalah integritas ybs, hal itu akan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan status yang bersangkutan," katanya.

(mdk/lia)