Ini 3 jenderal yang diajukan Polri ke KPK buat jadi Direktur Penindakan

2018-03-08 15:51:58

KPK

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan korps Bhayangkara telah mengusulkan tiga nama untuk mengisi jabatan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Irjen Heru Winarko menjadi Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN). Tiga calon tersebut salah satunya Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen (Pol) Firli, Kepala Biro Bareskrim dan salah satu pejabat Polri yang kini bertugas di BPN (Badan Pertahanan Nasional).

"Sesuai permintaan ada tiga yang kita kasih. Kapolda NTB, satu lagi Kepala Biro Bareskrim, satu lagi salah satu pejabat Polri di luar institusi Polri yaitu BPN (Badan Pertahanan Nasional)," kata Syafruddin usai rapat prestasi atlet Asian Games bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di STIK-PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (8/3).

Syafruddin menjelaskan alasan memilih tiga orang tersebut lantaran ahli di bidang investigasi. Kemudian, kata dia, ketiganya pernah mengikuti sekolah antikorupsi.

"Pengganti Deputi Penindakan memang KPK membuka bagi para calon itu. Membuka dan meminta salah satunya Polri. Ini harus jelas," kata Syafruddin.

Tidak hanya Polri, kata Syafruddin, yang mengirimkan nama kepada KPK. Ada pula PPATK, Kejaksaan serta seluruh kementerian dan kelembagaan.

"Jangan disangka kami dorong-dorong Kejaksaaan kirim nama, PPATK kirim nama. Semua kementerian lembaga," kata Syafriuddin.

Pihaknya hanya memberikan tiga nama tersebut kepada KPK. Setelah itu KPK yang akan menyeleksi usulan dari berbagai pihak.

"Oh itu urusan KPK. KPK yang seleksi ada dari Polri, Kejaksaan dari luar," tegas Syafriuddin.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menerima nama pengganti Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan nama-nama tersebut disodorkan dari Polri dan Kejaksaan.

"Saat ini namanya sudah ada tapi saya belum mendapatkan nama-nama tersebut ada tujuh dari Kejaksaan dan enam dari Polri. Untuk Polri itu tiga calon Direktur Penyidikan tiga calon Deputi bidang penindakan, kalau dari Kejaksaan seluruhnya di penindakan jadi totalnya 13," terang Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).

(mdk/dan)