Ingatkan Potensi Resesi, Ridwan Kamil Imbau Belanja Produk Lokal
Ridwan Kamil menjelaskan, pemanfaatan BTT sebelumnya dikhususkan untuk penanganan kebencanaan. Namun, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk upaya pengendalian inflasi.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepala daerah kabupaten dan kota mewaspadai potensi inflasi saat Ramadan. Salah satu cara efektif yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pembelian produk dalam negeri, selain pemanfaatan anggaran dari Belanja Tak Terduga (BTT).
Dia menjelaskan, pemanfaatan BTT sebelumnya dikhususkan untuk penanganan kebencanaan. Namun, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk upaya pengendalian inflasi.
Dengan menggunakan BTT, maka penyerapan dana pos pembangunan tidak akan terkurangi, Ekonomi bisa berjalan sehingga masyarakat bisa fokus menjalani Ramadan, lebaran hingga mudik. Pria yang akrab disapa Emil ini juga mengimbau warga membeli produk - produk dalam negeri.
"Belanja lah produk-produk lokal," katanya melalui siaran pers yang diterima, Jumat (17/3).
Kepala daerah juga perlu mengantisipasi arus mudik yang menjadi salah satu penyebab inflasi. Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik di Jabar dan itu naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 mulai menurun.
Untuk itu, tiga hal yang menjadi fokusnya. Pertama, akses digital Jabar yang masuk rangking tiga besar harus dioptimalkan agar pelayanan publik full digital, sehingga masyarakat tetap produktif di bulan Ramadan. Kedua, monitor kondusifitas lalu lintas Jabar sebagai jalur mudik dan destinasi wisata.
Ketiga, mengantisipasi kenaikan harga dengan pemanfaatan lahan kosong, untuk menjaga ketersediaan produksi pangan agar tidak langsung membeli ke provinsi lain, apalagi impor dari luar negeri.
"Kalau produksinya aman, harga tetap naik, berarti sistem dagangnya, tadi sudah disepakati, akan dirilis daerah mana yang surplus, komoditas apa, daerah mana yang defisit," jelas Emil.
"Sehingga yang defisit jangan beli dulu ke provinsi lain. Cukup ke teman bupati atau wali kota yang surplus. Jadi urutannya jangan langsung dikit-dikit impor ya," pungkasnya.
(mdk/fik)