HUT TNI ke-71, harus jadi momentum penguatan netralitas
HUT TNI ke-71, harus jadi momentum penguatan netralitas. Fenomena Agus Yudhoyono maju dalam Pilgub DKI Jakarta, harus dicermati untuk memastikan personel TNI tetap netral dalam pesta demokrasi.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usianya ke-71. Di umur yang tak lagi muda penguatan netralitas TNI dalam berpolitik ini dipertaruhkan. Apalagi adanya figur Agus Yudhoyono yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
Untuk diketahui, Agus Yudhoyono yang merupakan putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi Komando Resimen Korps Taruna Akmil pada 1999 dan mantan Pasiops Yonif Linud 305/Tengkorak.
"Fenomena Agus Yudhoyono maju dalam Pilgub DKI Jakarta, harus dicermati untuk memastikan personel TNI tetap netral dalam pesta demokrasi," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Pajajaran Muradi.
Dia mencermati, TNI memang tidak lepas dari jiwa korsa militer yang sangat kuat. Dia menyebut, Agus memang menjadi magnet di institusi TNI meski secara resmi mengundurkan diri dari kesatuannya.
"Keberadaan calon berlatar belakang militer mengindikasikan akan tetap memanfaatkan jaringan TNI baik secara langsung maupun lintas angkatan," ungkapnya.
Dia mengatakan, TNI harus memanfaatkan momentum HUT TNI ini untuk tetap beririsan dengan penguatan masyarakat sipil demokratis. "Salah satu yang dapat dilakukan oleh pimpinan TNI adalah dengan melakukan pengawasan terintegrasi dengan kepentingan publik," ujarnya.
"Irisan antara penguatan demokrasi dengan profesionalisme TNI ada pada bagaimana internal TNI mampu mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak sipil dalam tata kelola pemerintahan sipil demokratik," kata dia melanjutkan.
Baca juga:
Alasan ekonomi, HUT TNI ke-71 dirayakan sederhana
Pimpin upacara HUT TNI, Jenderal Gatot minta TNI netral di Pilkada
HUT ke-71, TNI AU gelar latihan puncak di Pulau Natuna
Banyak prajurit masih sakiti rakyat, Panglima TNI minta maaf
Agar TNI tak lagi tertarik berpolitik
Hasrat politik TNI tak surut, akibat birokrasi gendut