HM. Prasetyo: Jaksa Agung Jabatan Politis
Jaksa Agung bukan sekadar jabatan publik tapi juga jabatan politis. Dia menjelaskan perbedaan jabatan publik dengan jabatan politis.
Mantan Jaksa Agung, HM Prasetyo memberikan petuah kepada ST Burhanuddin, orang yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisinya sebagai Jaksa Agung pada periode 2019-2024.
Dia menekankan, Jaksa Agung bukan sekadar jabatan publik tapi juga jabatan politis. Dia menjelaskan perbedaan jabatan publik dengan jabatan politis.
"Kepada pak Bur saya pesankan. Pejabat publik rasanya kita bisa tempuh melalui jalur birokrasi ketika prestasinya baik. Tapi jabatan politis suka tidak suka setidaknya kita harus ada komunikasi politik," ucap HM Prasetyo, Senin (28/10).
Prasetyo berkaca pada pengalamannya sendiri. Dia mengakui berjuang melalui mesin partai.
"Itu saya akui secara terbuka tidak saya tutupkan. Tapi ketika saya dipilih jadi Jaksa Agung saya diberhentikan dari partai saya," ucap dia.
Prasetyo menyebut, tidak ada satu pun Jaksa Agung yang tidak didukung oleh partai politik. Lantas dia membeberkan satu persatu mantan Jaksa Agung.
"Apakah itu pak Baharuddin Lopa, Pak Basrief, Pak Hendarman, apakah Pak Abdul Rahman Saleh. Semua pasti ada dukungan partai politik dan menjadi anggota partai politik. Jadi Pak Bur saya pikir tidak perlu kita terlalu kecil hati," ujar HM Prasetyo.
Dia berpesan agar Jaksa Agung yang baru menjaga kebersamaan, kesatuan dan persatuan di korps Adhyaksa.
"Kalau dalam perjalanan nanti banyak komentar, bahkan caci maki dijadikan pil, vitamin untuk menyehatkan kita," ucap dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
VIDEO: Saling Tukar Cinderamata Unik Saat Sertijab Jaksa Agung
Ucapan Ayah dan Awal Mula Prasetyo Kesasar Hingga Kerja di Kejagung
Canda Mantan Jaksa Agung: Kalau Mau Jadi Jaksa Agung Punyalah Kumis
Dirjen Imigrasi Nilai Pendidikan di Kejaksaan Sesuai Visi Presiden
Jaksa Agung ST Burhanuddin soal Program Kerja: Saya Pelajari Dulu
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Bukan Orang Partai