Hindari konflik, Gerindra sarankan Pj Gubernur berasal dari PNS Kemendagri

Mengenai potensi mengganggu netralitas Polri jika Plt dari perwira tinggi polisi, Prabowo menyerahkan penilaian pada rakyat.

2018-01-29 19:01:00

Gerindra

Partai Gerindra menyarankan kepada pemerintah sebaiknya yang diangkat jadi Penjabat (Pj) Gubernur berasal dari kalangan ASN, bukan perwira tinggi polisi atau TNI. Hal ini untuk menghindari prasangka yang muncul di tengah masyarakat. Mengingat juga ada beberapa calon kepala daerah dari kalangan polisi sehingga netralitas tetap terjaga.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Timur, Senin (29/1). Seperti diketahui, dua perwira tinggi Polri ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau Plt Gubernur di dua provinsi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

"Untuk menghindari prasangka-prasangka, konflik dan konflik lainnya lebih baik kita mengambil jalan yang aman, jalan yang netral dan yang tidak menimbulkan prasangka. Lebih baik mengambil dari ASN atau PNS," jelasnya.

ASN ini bisa diambil dari pejabat di daerah yang akan melaksanakan Pilkada atau ASN di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun jika pejabat di Kemendagri tak cukup jika ditugaskan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada, maka bisa diambil dari kementerian lain.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan tidak ada karena semuanya sudah mendapat tugas, bisa mengambil dari kementerian atau lembaga lain yang kita tahu jumlah eselon satu yang memenuhi syarat banyak sekali," jelasnya.

Melalui usulan ini pihaknya ingin membantu agar independensi polisi tetap terjaga. "Tidak perlu polisi terlibat dalam Plt maupun penjabat gubernur. Untuk membangun keadilan harus dimulai dengan membuat rasa keadilan dan kesetaraan. Kami yakin polisi profesional, independen dan netral," terangnya.

Pilkada 2018 ini beririsan dengan berjalannya tahapan Pemilu 2019. Karena itu Gerindra berharap proses yang terkait dengan Pilkada bisa adil untuk semua pihak.

Riza juga meyakini Mendagri, Tjahjo Kumolo adalah sosok yang bijaksana dan profesional. Rencana pengangkatan perwira polisi menjadi Plt di Sumut dan Jabar tak ada kaitannya dengan politik atau calon tertentu.

"Sejauh ini kami di Komisi II memahami semua kebijakan yang diambil oleh Pak Tjahjo sebagai Mendagri sangat baik, sangat menghargai semua partai. Namun khusus untuk Plt atau penjabat gubernur di Sumut dan Jabar menurut hemat kami lebih baik kita mengambil dari PNS atau ASN," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto enggan mengomentari lebih jauh perihal ini. "Saya kira itu akan dibahas di DPR sesuai dengan hukum, sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi," ujarnya.

Mengenai potensi mengganggu netralitas Polri jika Plt dari perwira tinggi polisi, Prabowo menyerahkan penilaian pada rakyat. "Saya kira rakyat yang akan menilai," tutupnya.

(mdk/ded)