Hasto Klaim PDIP Setia Dukung Presiden Jokowi Terkait UU KPK
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya selalu berdiri kokoh membela Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, bersama partai koalisi, terkait isu UU KPK. Partainya percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melakukan revisi.
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya selalu berdiri kokoh membela Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, bersama partai koalisi, terkait isu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partainya percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melakukan revisi.
Hal ini disampaikannya, merujuk soal wacana akan diterbitkannya Perppu terkait UU KPK. "Revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei di mana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK, sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," ucap Hasto Kristiyanto, di Cirebon, Sabtu (28/9).
Dia merujuk salah satu hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.
Bahkan, Hasto menyinggung soal mantan komisioner KPK, Abraham Samad, memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden. "Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.
"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Jokowi Tak Segera Keluarkan Perppu, Eks Aktivis 98 Nilai Demo akan Terus Terjadi
Seruan Masa 212 dari Anti Komunis sampai Kritik UU KPK Hasil Revisi
Ketegasan Jokowi Hadapi Gejolak Politik Mampu Tingkatkan Kepercayaan Rakyat
Jaksa Agung Nilai Syarat Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK Perlu Dikaji
Demo UU KPK Berujung Ricuh, Golkar Yakin Jokowi akan Ambil Langkah Tepat
Gugat ke MK Jalan Terakhir Jika Jokowi Batal Terbitkan Perppu MK
Bertemu Jokowi, Seknas Berikan Masukan Tentang UU KPK