'Hak Interpelasi terhadap Anies bagian membangun DKI lebih baik'

'Hak Interpelasi terhadap Anies bagian membangun DKI lebih baik'. Menurutnya, pembahasan mengenai hak interpelasi ini muncul usai DPRD fraksi PDIP mengadakan konferensi pers tentang 100 hari kepemimpinan Anies - Sandi

2018-02-02 23:24:00

Anies-Sandiaga

Pemerintahan baru Jakarta sudah melewati 100 hari kerja. Sebagian masyarakat Jakarta acung jempol, tetapi ada juga yang bereaksi negatif.

"Itulah yang mendorong sebagian elemen masyarakat Jakarta termasuk para wakilnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta pun ikut bersikap. Dalam hal ini, fraksi PDIP demikian geregetan untuk menggunakan haknya (interpelasi)," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Jumat (2/2).

Menurutnya, pembahasan mengenai hak interpelasi ini muncul usai DPRD fraksi PDIP mengadakan konferensi pers tentang 100 hari kepemimpinan Anies - Sandi. Dalam konferensi pers tersebut, DPRD fraksi PDIP melayangkan beberapa kritik atas kebijakan yang sudah dikeluarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno yang dianggap menabrak Perda.

"Kita pahami lebih jauh, bahwa harapan sikap politik (menggunakan hak interpelasi) semata-mata panggilan fungsional sebagai wakil rakyat DKI Jakarta untuk ikut serta membenahi Jakarta lebih baik dan tertata. Yang perlu digaris-bawahi, interpelasi adalah hak konstitusional seorang wakil rakyat yang berada di parlemen," tuturnya.

Maka, kata dia, sungguh tidak proporsional jika Pemerintah DKI Jakarta kebakaran jenggot dengan akan digulirkannya interpelasi tersebut. Bagi para wakil rakyat memang berhak mempertanyakan sejumlah kebijakan baru yang dinilai menabrak sejumlah Perda.

"Dan sejumlah pertanyaan wakil rakyat wajib hukumnya dijawab. Jika memang rasional dan betul-betul untuk kepentingan rakyat, maka para pengaju hak interpelasi sudah menjalankan fungsinya," katanya.

Tetapi, lanjut politikus NasDem itu, jika memang masih terdapat jawaban yang relatif tidak memuaskan, maka wakil rakyat pun berhak mengejarnya lebih jauh. Semuanya yang penting masih dalam koridor konstitusional.

"Kini, yang dinanti publik adalah apakah contain uji kebijakan itu murni kepentingan publik, dan mengarah pada kebijakan yang lebih baik? Pada akhirnya, publik akan tahu ke mana arah politik interpelasi yang dikonstruksikan dan yang akan diusung oleh wakil rakyat tersebut," tuturnya.

"Yang penting interpelasi mengarah pada perbaikan kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dan tidak melanggar aturan," imbuhnya.

(mdk/eko)