Gus Ipul - Puti Guntur ikuti Pembekalan Anti Korupsi dan LHKPN Calon Kepala Daerah

Sebanyak 54 calon kepala daerah se-Jawa Timur mengikuti Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (12/4).

Sebanyak 54 calon kepala daerah se-Jawa Timur mengikuti Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (12/4). Turut hadir pula dalam kesempatan ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dan Plh Gubernur Jatim Ahmad Sukardi.

Tampak pula dua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Juga 18 paslon kandidat kepala daerah kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo.

Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja memberikan pengarahan terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas anti korupsi.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito melaporkan berlangsungnya terdapat empat agenda ini juga menjadi salah satu tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 Juni mendatang. Baru beberapa saat yang lalu, telah terlaksana Debat Terbuka Perdana Pilgub Jatim.

Gus Ipul - Puti Guntur ikuti Pembekalan Anti Korupsi ©2018 Merdeka.com

"Sejauh ini, seluruh tahapan berlangsung lancar. Dan diadakan pembekalan ini bertujuan, agar bila terpilih nanti di dalam proses pemerintahan, bisa dilakukan dengan baik dan berintegritas," ujar Eko.

Senada, Wakil KPK Basaria Panjaitan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk upaya preventif KPK agar nanti para kepala daerah saat terpilih menghindari tindak pidana korupsi ini.

"Biasanya, kami mengundang para kepala daerah yang sudah terpilih, tapi kali ini kita temui para calon kepala daerah. Karena berdasarkan temuan kami, para kandidat calon rawan masuk ranah tindak korupsi. Ini yang melatarbelakangi adanya pembekalan ini," jelasnya.

Dalam acara ini, para kandidat juga mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Dimulai dari sosialisasi segala macam bentuk gratifikasi dan suap, juga masalah LHKPN dan lain sebagainya. Kegiatan diakhiri dengan deklarasi LHKPN, dengan dibacakannya naskah LHKPN oleh Ketua KPU Jatim diikuti Ketua KPU 18 kabupaten/kota.