Gubernur Sumut akan bentuk tim terpadu untuk sikat praktik pungli

Tim terpadu ini nantinya melibatkan pihak kepolisian dan sejumlah instansi lain yang berada di Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi akan membentuk tim terpadu dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli). Tim terpadu ini nantinya melibatkan pihak kepolisian dan sejumlah instansi lain yang berada di Sumatera Utara.

"Tentu kita akan bentuk tim terpadu untuk bisa melakukan semacam sidak, atau juga razia tentang pungutan-pungutan yang terjadi di luar, yang tidak sesuai dengan aturan yang ada," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10) malam.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan Gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (20/10) siang, ada empat hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam memberantas pungli. Pertama dengan leading sector, kedua mempermudah perizinan, pembebasan lahan dan terakhir mengawasi akses pariwisata.

"Dengan leading sector kepolisian yang memimpinnya. Kemudian masalah perizinan yang masih banyak, katakanlah tidak sesuai dengan keinginan investor, masih berbelit-belit, program one stop service itu terus ditingkatkan," jelas Erry.

Terkait pembebasan lahan, Erry akan mengoptimalkan kerja tim terpadu untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur.

"Pemda untuk mempercepat proses pembebasan lahan pembangunan kepentingan umum dan infrastruktur tentunya dilakukan kerja tim terpadu," ujar dia.

Sementara itu, pariwisata juga kerap menjadi lahan empuk bagi pelaku pungli. Karenanya, lanjut Erry, Pemda Sumut mulai menyadari akan pentingnya pengawasan dan dukungan terhadap pengelola pariwisata di daerah.

"Untuk itu akan memberikan dukungan sepenuhnya. Semua orang pasti tidak menginginkan adanya pungli," tandasnya. (mdk/sho)