Gubernur NTB tolak wacana revisi UU KPK karena banyak mudaratnya

Gubernur NTB tolak wacana revisi UU KPK karena banyak mudaratnya. Menurut Gubernur yang akrab disapa TGB ini, pendekatan struktural dan kultural dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Untuk itu selain pemberdayaan kelompok perempuan, kelompok Pemuda juga yang sangat penting.

Dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bahakti Paraja (GBP), Kantor Gubernur, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak seluruh jajarannya untuk menciptakan satu sistem yang baik. Selain memperkuat instrumen struktural, juga pengembangan aspek spiritualitas untuk menjadi orang yang baik.

Dalam acara tersebut, Gubernur Zainul Majdi menyatakan ketidaksetujuannya soal wacana merevisi UU KPK yang sedang panas di Ibu Kota. Hal itu dia sampaikan di hadapan wakil ketua KPK Basaria Panjaitan.

"Saya sebagai salah Seorang warga negara yang punya hak untuk itu, maka saya menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap rencana itu," tegas Gubernur, Selasa (9/5).

Menurut Gubernur, revisi UU KPK lebih banyak potensi mudaratnya dibanding potensi kemanfaatan. "Tetapi bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi banyak warga masyarakat ada potensi potensi kemudaratan yang mungkin terwujud apabila revisi itu terus dilaksanakan," terangnya.

"Suara saya dan suara kita semua ini juga mudah-mudahan didengar oleh DPR RI," harap Gubernur.

Oleh karena itu, dia berharap kepada seluruh jajarannya untuk menyerap dan mengaplikasikan semua hal yang telah dan nanti akan kita dengar dari pimpinan KPK.

"Mari kita serap dan kita implementasikan sebaik-baiknya di dalam tata penyelenggaraan pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Barat. Banyak pilarnya, banyak pendukungnya, banyak instrumennya, semuanya sama penting. Bagi Pemerintah Daerah, kehadiran KPK di daerah akan memberi dorongan yang sangat kuat untuk terus memperkuat komitmen dan pelaksanaan dari rencana aksi daerah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Menurut Gubernur yang akrab disapa TGB ini, pendekatan struktural dan kultural dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Untuk itu selain pemberdayaan kelompok perempuan, kelompok Pemuda juga yang sangat penting adalah para pelajar dan anak-anak kita.

Dia pun berharap ke depan kita di Nusa Tenggara Barat bisa menciptakan lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki wawasan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih baik dibanding daerah-daerah lain. Tidak ada jalannya kecuali sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin membuat modul-modul, membuat pola-pola pendekatan kepada pelajar dan siswa- siswi kita bagaimana mereka lebih paham mengerti dan membentengi diri mereka dari segala macam perilaku koruptif.

Dengan pelibatan dan membangun kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat, Gubernur berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kondisi secara umum di Nusa Tenggara Barat ini bisa lebih baik.

"Korupsi bisa dicegah dan kalaupun ada tindak pidana korupsi itu bisa diberantas dengan baik oleh para penegak hukum kita," tegasnya.