Gubernur Koster Keluarkan Strategi Baru Penanganan Covid-19 di Bali

Dalam kebijakan tersebut, ada 10 poin yang sebagian besar berfokus pada penelusuran kontak erat (tracing) dan isolasi pasien Covid-19.

2021-08-10 13:59:52

Covid-19

Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengeluarkan strategi kebijakan untuk penanganan Covid-19 di Pulau Bali. Kebijakan itu, diputuskan dalam rapat koordinasi bersama Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan Kapolda Bali Irjen Putu Jaya Danu Putra.

Dalam kebijakan tersebut, ada 10 poin yang sebagian besar berfokus pada penelusuran kontak erat (tracing) dan isolasi pasien Covid-19.

"(Pertama) kontak erat yang harus ditracing dan testing adalah keluarga, tetangga kontak erat dan tempat kerja," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8).

Selain itu, tenaga swaber dari mahasiswa fakultas kedokteran dan sekolah tinggi ilmu kesehatan di kabupaten masing-masing membantu di puskesmas.

Kemudian, tenaga swaber dari mahasiswa bergabung dengan tim swaber dan tracer dari TNI serta Polri dan bergerak bersama-sama. Lalu, dibentuk beberapa tim sesuai jumlah lokasi yang ditargetkan untuk tracing dan testing di tempat.

"Yang positif, langsung dibawa ke tempat isolasi terpusat yang disediakan di wilayah masing-masing berbasis desa," imbuhnya.

Selanjutnya isolasi terpusat dan kebutuhan yang diperlukan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Kecamatan dan Desa dengan memanfaatkan fasilitas di kecamatan dan desa seperti balai pelatihan, sekolah dan sejenisnya.

"Dinas Kesehatan menyiapkan tim nakes, yang bertugas keliling isolasi terpusat. Semua, orang yang menjalani isolasi terpusat dilakukan swab PCR pada hari ke 10," ujarnya.

Terakhir, pengecekan data orang yang menjalani isolasi mandiri dilaksanakan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Dandim, Kapolres, BPBD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

"Pelaksanaan testing di tempat-tempat kerumunan atau keramian, seperti pasar, terminal dan pusat perbelanjaan oleh tim gabungan, yang dipimpin oleh Dandim, Kapolres, BPBD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota," ujar Koster.

(mdk/ray)