Greenpeace minta proyek PLTU Batang dibatalkan

Greenpeace meminta KKP menggunakan wewenangnya untuk menyelamatkan nasib ribuan nelayan.

Greenpeace mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka mendesak agar KKP tidak memberikan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Batang, Jawa Tengah.

Greenpeace meminta KKP menggunakan wewenangnya untuk menyelamatkan nasib ribuan nelayan yang menggantungkan mata pencarian mereka dari kawasan konservasi.

Dalam aksinya, puluhan aktivis Greenpeace melakukan aksi teatrikal dengan membawa replika perahu raksasa yang kandas beserta nelayan dan petani yang harus mengalami kehancuran mata pencaharian akibat PLTU tersebut yang dibangun di daerah tangkapan ikan dan lahan pertanian yang produktif.

"Rencana pemerintah untuk membangun PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara menunjukkan keengganan pemerintah untuk menghentikan ketergantungan mereka yang sangat tinggi terhadap bahan bakar fosil, rencana ini jelas bertentangan dengan komitmen SBY untuk mengurangi emisi gas rumah kaca," kata Team Leader Greenpeace Arif Fiyanto kepada wartawan di sela-sela aksi, Rabu (4/6).

Menurutnya, batubara merupakan bahan bakar terkotor di planet ini. Selain penyumbang utama gas rumah kaca, pembakaran batubara juga menyebabkan dampak kesehatan yang luar biasa akibat polutan. Kawasan konversi laut daerah pantai Ujungnegoro-Roban, telah ditetapkan sebagai taman wisata alam laut daerah melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008.

"Pengalihan kawasan jelas melanggar undang-undang dan mengancam nasib ribuan masyarakat Batang yang menggantungkan hidupnya dari kawasan tersebut," imbuhnya.(mdk/ian)