GP Ansor menduga pengibaran bendera HTI dilakukan sistematis dan terencana

Abdul mengatakan, dalam menyikapi temuan tersebut harus sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) dan instruksi Ketua Umum PP GP Ansor.

2018-10-24 13:03:17

GP Ansor

Bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkibar saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Pengibaran bendera ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah itu menyulut emosi oknum Banser hingga berujung ke pembakaran.

Sekretaris Jenderal PP Gerakan Pemuda Ansor, Abdul Rochman menduga bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak hanya terjadi di Garut. Tapi, juga diberbagai daerah. Hal itu sesuai dengan temuan Gerakan Pemuda Ansor.

Ternyata pada saat peringatan Hari Santri Nasional bendera mirip HTI juga berkibar di Kota Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Semarang.

"Di berbagai daerah itu juga ditemukan aksi pengibaran bendera HTI," ucap dia dalam konferensi pers, Rabu (24/10/2019).

Menurut dia, ini menunjukkan dugaan bahwa ada aksi pengibaran bendera HTI yang dilakukan secara sistematis dan terencana.

Namun demikian, Abdul mengatakan, dalam menyikapi temuan tersebut harus sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) dan instruksi Ketua Umum PP GP Ansor.

"Dalam SOP jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi, yakni dilarang melakukan secara sepihak pembakaran bendera HTI dengan alasan apa pun. Setiap tindakan penertiban atribut-atribut HTI harus dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan dan menyerahkan bendera HTI kepada aparat keamanan," ujar dia.

Karenanya, tindakan pembakaran bendera HTI yang terjadi di Garut pada 22 Oktober 2018 sangat bertentangan dengan SOP.

Atas tindakan oknum Banser tersebut, Pimpinan Pusat GP Ansor akan memberikan peringatan karena telah menimbulkan kegaduhan publik dan persepsi yang tidak seimbang sehingga banyak pihak mendapatkan kesan yang tidak objektif.

"Ketiga kader yang melakukan pembakaran akan kami berikan teguran sambil melihat derajat kesalahan. Kami punya mekanisme terhadap kader pelanggar instruksi," tutup dia.

(mdk/ded)