Golkar nonaktifkan Ketua Fraksi di DPRD Sumut yang ditangkap KPK

Golkar nonaktifkan Ketua Fraksi di DPRD Sumut yang ditangkap KPK. Doli menjelaskan, tindakan KPK tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan proses hukum yang dijalani pascapenetapan tersangka terhadap 38 anggota DPRD Provinsi Sumut.

2018-09-28 15:50:51

Suap DPRD Sumut

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sumatera Utara Muhammad Faisal ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPD Partai Golkar Sumut pun langsung menonaktifkan Faisal sebagai kader dan anggota DPRD Sumur.

"Tentunya, kami merasa prihatin atas peristiwa itu. Walaupun kami bisa memahami langkah yang ditempuh KPK demi penegakan hukum," kata Pelaksana Tugas (Plt) DPD Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia, Jumat (28/9).

Hal ini dilakukan Golkar Sumut untuk mewujudkan Golkar Bersih. Doli Kurnia juga mengimbau para kader agar berbenah agar tidak melakukan hal yang sama.

Doli menjelaskan, tindakan KPK tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan proses hukum yang dijalani pascapenetapan tersangka terhadap 38 anggota DPRD Provinsi Sumut.

"Sejak itu Partai Golkar sudah mengikhlaskan kader-kadernya yang terjerat KPK untuk mengikuti proses hukum yang berlaku," katanya.

Doli juga mengaku sudah menon-aktifkan yang bersangkutan dari segala posisi dan jabatan di partai. "Sebagai konsekuensi dari keinginan kuat untuk mewujudkan Golkar Bersih," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution menyatakan, sampai saat ini Faisal masih menjadi kader Golkar.

"Kami harus menghormati proses hukum yang berlaku. Untuk pergantian antar waktu (PAW) harus ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Selain itu, kita masih menunggu mekanisme atau arahan dari DPP," kata Irham.

Namun demikian, Irham mengaku, pihaknya pasti akan membahas soal siapa yang akan menggantikannya nanti, baik di DPRD Sumut maupun di tubuh partai. Sebab di DPD Golkar Sumut, Faisal menjabat sebagai wakil ketua.

Disinggung pemecatan terhadap Faisal, Irham menyebutkan harus ada pedomannya. Karena, di partai sendiri memiliki pedoman menyangkut hal itu begitu juga dengan PAW. Langkah yang paling efektif adalah mengundurkan diri sebagai anggota dewan dan kader partai, karena sudah tersangkut masalah hukum.

Menurut Irham, saat ini mereka tengah dikejar waktu. Sebab, ada aturan yang mengatur di mana sisa masa jabatan anggota dewan itu tinggal 6 bulan lagi tidak bisa diisi atau digantikan.

Lebih lanjut ia mengatakan, Partai Golkar sejak awal sudah menegaskan dalam berbagai tagline, salah satunya 'Partai Bersih'. Hal ini sudah dibuktikan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi kader yang terlibat.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan bekas Sekjen Golkar Idrus Marham, dengan kesadarannya sendiri mengundurkan diri dari kementerian dan juga pengurus partai. Dia pun berharap seluruh kader mengikuti langkah Idrus.

(mdk/eko)