Golkar Minta Azis Syamsuddin Kooperatif Ikuti Mekanisme Hukum di KPK
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, bahwa Bakumham Golkar selalu memberikan pendampingan hukum kepada kader Golkar yang membutuhkan bantuan. Pihaknya akan membantu Azis secara sukarela.
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Supriansa meminta Wakil Ketua DPR yang juga kader Golkar Azis Syamsuddin kooperatif mengikuti mekanisme kasus hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia minta Azis taat dengan mekanisme hukum yang berjalan.
"Kalau nanti pada akhirnya nanti ada panggilan ke KPK maka ya harus di ikuti dan apa yang menjadi undangan yang ada di KPK, kalau dalam rangka penyidikan dalam rangka klarifikasi ya harus ikuti. Jadi harus taat kepada mekanisme hukum yang berjalan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, bahwa Bakumham Golkar selalu memberikan pendampingan hukum kepada kader Golkar yang membutuhkan bantuan. Pihaknya akan membantu Azis secara sukarela.
"Kalau ada kader yang bermasalah secara hukum lalu dia tidak butuh bantuan Bakumham, dia tidak ada masalah, tetapi kalau ada ya kita melakukan pendampingan secara gratis," ucapnya.
Saat ini Supriansa sendiri tengah diperbantukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Dia bilang, tak ada masalah meski dikhawatirkan akan intervensi penyelesaian kasus Azis.
"Tidak ada masalah, karena memang saya harus memberikan penjelasan apa yang saya pahami tentang Pak Azis Syamsuddin, tidak ada masalah," tutupnya.
Azis sendiri sudah dicekal ke luar negeri oleh KPK selama enam bulan sejak 27 April 2021. Azis dicekal ke luar negeri bersama dua orang lainnya. KPK tak menyebut nama, namun berdasarkan informasi dua pihak tersebut yakni Agus Susanto dan Aliza Gunado.
Kediaman serta ruang kerja Azis juga sudah digeledah tim penyidik KPK pada 28 April 2021 dan 3 Mei 2021. Dari penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik menyita barang bukti berupa dokumen yang terkait dengan kasus.
Dalam kasus ini KPK menjerat penyidiknya, AKP Stepanus Robin Pattuju, pengacara Maskur Husain, dan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Robin dan Maskur diduga menerima suap dari Syahrial sebesar Rp 1,3 miliar dari komitmen fee Rp 1,5 miliar.
Suap dilakukan agar Robin membantu menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungbalai yang menyeret nama Syahrial.
KPK menduga ada keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus ini. KPK menduga Azis meminta Robin membantu mengurus perkara Syahrial di KPK. Azis Syamsuddin dan Syahrial merupakan politikus Partai Golkar.
Pertemuan Syahrial dengan penyidik Robin membahas pengamanan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai dilakukan di rumah dinas Azis Syamsuddin.
Baca juga:
Golkar Minta Azis Syamsuddin Tak Bolos ke DPR Meski Tersangkut Kasus di KPK
KPK Pastikan akan Panggil Ulang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
KPK Tak Segan Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus yang Menyeret Azis Syamsuddin
Anggota MKD Usul Pembahasan Laporan Terhadap Azis Syamsuddin Didahulukan
Ketua KPK Pastikan Segera Panggil Pimpinan DPR Azis Syamsuddin