Golkar Jabar targetkan sapu bersih Pilkada Kota/Kabupaten 2017

Calon kepala daerah bakal diseleksi dengan dua cara.

2016-05-18 14:06:55

Partai Golkar

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat digelar serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. Ada tiga daerah melaksanakan pesta demokrasi pada tingkat Kota/Kabupaten di tanah Pasundan, yakni Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi.

Menghadapi perhelatan politik itu, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bakal menyiapkan kader terbaik dengan target menang di tiga wilayah itu.

Dedi mengatakan, dalam perhelatan Pilkada khususnya Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi, Partai Golkar berpegang pada mekanisme internal dan eksternal organisasi. Di internal, Dedi mengharuskan kepada siapapun kader Partai Golkar supaya menjalani tahapan seleksi internal partai.

"Dalam tahapan seleksi kami dapat melihat ini kader mau ngapain aja kalau nanti menjadi kepala daerah. Artinya visi dan misi yang jelas dan rasional harus mereka miliki. Selain itu dapat kami nilai sisi etikanya seperti apa. Apakah pernah melakukan tindakan tercela dan membuat malu organisasi atau tidak," kata Dedi di Purwakarta, Rabu (18/5).

Soal mekanisme eksternal, Dedi yang merupakan Bupati Purwakarta itu mengatakan, harus ada survei obyektif hanya terikat oleh metode ilmiah, bukan pesanan partai.

"Ini penting untuk dibangun menjadi tradisi. Tidak boleh seseorang dicalonkan hanya atas dasar kedekatan dengan elit partai. Makanya kami akan survei dulu. Siapapun kader yang leading dalam survei, itu akan kami dukung," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan, survei nanti dilakukan oleh partainya tidak terbatas pada pra pilkada saja, tetapi pasca pilkada juga akan dilakukan jajak pendapat tentang kinerja. Langkah ini buat mengetahui sejauh mana sang kader menjalankan doktrin partai dan menjalankan amanat rakyat.

"Kader Golkar yang hari ini memangku jabatan sebagai pejabat publik pun harus di survei kinerjanya. Baik kinerja di eksekutif maupun kinerja di lembaga legislatif, sehingga diketahui apakah sang kader ini benar-benar bekerja untuk rakyat atau tidak," tutup Dedi.

(mdk/ary)