Gerindra tak ikut ributkan grasi Corby

" DPR tidak usah kebakaran jenggot dan capek-capek menggalang interpelasi grasi Corby," kata Martin Hutabarat.

Pemberian Grasi terhadap Schapelle Leigh Corby yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menuai polemik. Sejumlah pihak ada yang menginginkan untuk membatalkan grasi tersebut, namun pihak lain juga meminta untuk tidak membesar-besarkan persoalan ini karena merupakan hak dan kewenangan presiden.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan pemberian grasi terhadap Corby adalah hak prerogatif presiden.

"Saya bilang soal ini nggak perlu interpelasi. DPR tidak usah kebakaran jenggot dan capek-capek menggalang interpelasi grasi Corby," kata Martin kepada wartawan, Jakarta, Senin, (28/5).

Martin menegaskan bahwa Gerindra tak akan ikut-ikut dalam menggalang interpelasi grasi untuk Corby. Justru pemberantasan korupsi lebih penting daripada sekadar grasi Corby.

"Kita tidak tertarik untuk ikut-ikutan membuat interpelasi masalah Corby ini karena persoalan kita sebagai bangsa banyak yang harus kita perhatikan. Misalnya soal impor pangan. Lapangan kerja berpuluh juta anak muda kita menganggur, juga pemberantasan korusi yang setengah serius, kok jadi soal Corby saja kita kebakaran jenggot," papar Martin.

"Negara lain bisa mengampuni narapidana kita. Kita seharusnya bisa mengampuni warga asing. Kalau kita bangsa besar, harus berpikiran besar jangan picik," pungkasnya.(mdk/ian)