Gebrakan-Gebrakan gubernur baru setelah dilantik
Gebrakan dilakukan untuk menjadikan daerah lebih baik lagi.
Sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur telah dilantik Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Mereka pun menyatakan siap mengemban tugas baru sebagai kepala daerah di provinsi masing-masing.
Bahkan tak menunggu waktu lama, beberapa gubernur baru sudah melakukan gebrakan-gebrakan terhadap warganya. Berikut ulasannya:
Siapkan program satu desa satu perusahaan
Gubernur baru Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menyiapkan berbagai program kerja untuk melayani 48 juta masyarakat Jabar. Terlebih dahulu Emil menyiapkan program 100 hari kerja, yaitu satu desa satu perusahaan, satu desa satu pesantren, provinsi digital, kepala desa dengan smartphone yang terkoordinasi.
"Saya kira itu yang paling realistis. Kalau target infrastruktur itu di 3 tahun bukan 100 hari," kata Emil, saat Sertijab dengan Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan, Kamis (6/9).
Dalam kesempatan itu, Emil dan Wagub UU Ruzhanul Ulum juga mengatakan akan melanjutkan program yang sudah berjalan baik yang telah dibangun oleh Gubernur dan Wagub sebelumnya Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.
Buang sampah didenda Rp 50.000
Baru beberapa hari dilantik, Gubernur Nusa Tenggara Timur ( NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, sudah melakukan gebrakan untuk warganya. Dia menyatakan akan memberikan sanksi terhadap warga Kota Kupang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini dilakukan untuk mendukung Kota Kupang menjadi daerah pariwisata.
"Warga Kota Kupang yang membuang sampah sembarangan didenda Rp 50.000," katanya di Kupang, Kamis (6/9).
Dorong enterpreneurship
Usai dilantik sebagai Gubernur Jateng untuk periode kedua, Ganjar Pranowo memetakan program-program prioritas yang akan masuk program kerja 100 hari. Di antaranya empat program yang harus ditata ulang dalam birokrasi pemerintahan untuk wujudkan merdeka korupsi.
"Di antaranya penyusunan APBD, tekan angka kemiskinan, dorong enterpreneurship, perbaikan izin pertanahan Imigrasi dan SIM," kata Ganjar Pranowo saat jumpa pers di lobi Balai Kota Provinsi Jateng, Semarang, Kamis (6/9).
Ganjar mengaku menjalankan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar kasus suap dan korupsi yang menjerat mayoritas anggota dewan Kota Malang dan Sumatera Utara tidak terjadi di Jateng.
(mdk/has)