Ganjar salahkan pemerintah soal macet parah di 'Brexit'

Ganjar mengungkapkan, antrean panjang tersebut terjadi karena pemerintah pusat tidak memperhatikan manajemen risiko.

2016-07-13 05:02:00

Macet mudik di Brebes

Kemacetan parah lebih dari 20 kilometer di pintu keluar tol Brebes Timur atau sering disebut Brexit pada musim mudik, menjadi salah satu bahan evaluasi arus mudik dan balik lebaran 2016 yang rencananya dilaksanakan pada Rabu (13/7) besok pagi, oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Antrean kendaraan bermotor yang mengular tersebut harus dicarikan solusi agar di tahun berikutnya dapat diurai agar perjalanan pemudik tidak lagi terhambat.

"Akan kita evaluasi, besok (Rabu) akan saya evaluasi," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Semarang (USM) di Auditorium USM Semarang, Jawa Tengah Selasa (12/7).

Ganjar mengungkapkan, antrean panjang tersebut terjadi karena pemerintah pusat tidak terlalu memperhatikan manajemen risiko sistem pembayaran tol sekali bayar yang diterapkan. Akibatnya, kendaraan yang datang secara bersamaan menyulitkan petugas tol untuk memberikan uang kembalian.

"Risikonya datangnya bareng-bareng. Harga tol sekitar Rp 140-160 ribu sekian itu nyusukinya angel (pengembalian uangnya sulit). Coba kalau dipaskan Rp 100 ribu atau sekalian digratiskan," ujar politikus PDIP itu.

Oleh karenanya, Ganjar menyatakan untuk mengantisipasi kejadian serupa di tahun depan, pada evaluasi mudik Lebaran nanti juga akan sekaligus membentuk tim atau panitia mudik Lebaran 2017. Pembentukan panitia mudik sejak dini ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk sistem informasi dan teknologi dengan lebih baik.

"Besok saya evaluasi, langsung besok mau saya bentuk tim atau panitia mudik Lebaran 2017. Biar siap-siap," tutur mantan anggota DPR dua periode ini.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menambahkan, untuk mengurai kemacetan saat mudik Lebaran tidak cukup dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian. Namun juga harus mengubah perilaku pemudik dan masyarakat yang tidak taat peraturan.

"Perilaku tidak taat aturan dan buruk itu seperti, membuka pembatas jalan yang terpasang di median jalan, dan juga pasar tumpah," pungkas Ganjar.

(mdk/cob)