Ganjar minta hak angket KPK jangan sampai jadi kekuatan negatif

Ganjar minta hak angket KPK jangan sampai jadi kekuatan negatif. Ganjar yang menjadi saksi dalam kasus korupsi e-KTP ini menegaskan jika upaya KPK untuk secara masif melakukan pemberantasan korupsi tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh DPR dengan cara melalui hak angketnya.

2017-05-01 00:38:00

DPR angket KPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan jika hak angket yang dilakukan oleh DPR terkait proses penyelidikan KPK terhadap kasus e-KTP harus diperjelas. Jika tidak, kata Ganjar, maka hak angket bisa menjadi kekuatan negatif dalam pemberantasan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Saya kira mesti diperjelas saja. Angketnya apa jangan sampai kemana-mana. Jangan sampai angket ini nanti menjadi satu kekuatan negatif dalam hal pemberantasan korupsi. Jangan sampai," kata Ganjar, Minggu (30/4).

Ganjar yang menjadi saksi dalam kasus korupsi e-KTP ini menegaskan jika upaya KPK untuk secara masif melakukan pemberantasan korupsi tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh DPR dengan cara melalui hak angketnya.

"Maka pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi dengan kekuatan-kekuatan politik seperti ini," tegas mantan anggota DPR RI dua periode ini.

Politikus PDIP itu justru lebih sepakat jika DPR mengundang KPK untuk dengar pendapat terkait proses penyidikan terhadap kasus korupsi e-KTP tersebut.

"Menurut saya sebenarnya tidak perlu angket. Menurut saya, cukup dengan rapat dengar pendapat. Terus kemudian diminta seluruh data keterangan dan lain sebagainya sehingga secara politik tidak terlalu gaduh dan secara fungsi pengawasan akan bisa lebih baik. Kan hari ini terjadi kontra," terang suami Siti Atiqoh Supriyanti ini.

Ganjar memastikan jika hak angket ini terus menggelinding, dia memastikan tetap akan mempengaruhi proses penegakan hukum mega korupsi e-KTP.

"Terpengaruh proses penegakan hukumnya? Pasti sedikit banyak akan terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh tidak mungkin wong (hak angket) kekuatannya gede. Kan angket sesuatu yang bisa membuat keputusan politik besar untuk partai politik," ungkapnya.

Ganjar berharap meski hak angket secara politik digunakan oleh DPR namun KPK tetap transparan dalam hal menuntaskan kasus e-KTP.

"Saya melihat kalau itu sudah terjadi apa yang ingin ditanyakan dan diungkap saya kira KPK sudah cukup siap dan transparan. Saya kira KPK pasti transparan. Enggak akan ditutup tutupi. Cuma nanti yang mesti kita hindari dari sisi efek politiknya saja biar tidak terlalu gaduh," pungkas Ganjar.

(mdk/eko)