Fraksi PDIP sebut proyek kereta api cepat bisa jerumuskan Jokowi

Ide itu juga dinilai tidak sesuai dengan Nawa Cita yang dikampanyekan Jokowi saat proses pilpres lalu.

2015-08-13 16:58:28

Presiden Jokowi

Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono menilai ide kereta api cepat jurusan Jakarta-Bandung telah salah sasaran dan tidak sesuai kebutuhan. Selain itu juga tidak ditangani oleh Kementerian Perhubungan yang memang bertanggung jawab di sektor transportasi.

Dia juga menilai, ide itu tidak sesuai dengan Nawacita yang dikampanyekan Jokowi saat proses pilpres lalu. Dia mengingatkan Menteri BUMNI Rini Soemarno untuk berhati-hati dalam menyodorkan program kepada Presiden Jokowi.

"Program kereta api cepat ini bisa 'menjerumuskan' Presiden Jokowi yang kemudian bisa mengganggu citra Presiden Jokowi," kata Nusyirwan, Kamis (13/8).

Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau. Dengan jangkauan pelayanan seluas mungkin, tidak hanya Jakarta-Bandung.

"Dengan biaya investasi disebutkan Rp 60 triliun (bantuan Jepang) atau Rp 71 triliun (bantuan China), serta tidak perlu dengan kereta api kecepatan 350 km/jam. Tapi cukup maksimal 150 km/jam sudah dapat mengatasi perlintasan sebidang yang jumlahnya ribuan yang hingga kini belum dapat diatasi," ujarnya.

Dia mengatakan, yang perlu dikembangkan adalah jalur-jalur strategis yang dapat menjadi pilihan investasi di luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Ketua DPP PDIP ini juga mengaku mendapat informasi bahwa proyek ini dengan skema dana BUMN bukan APBN.

"Tapi perlu diingat Pemerintah ada penyertaan modal di BUMN," ujarnya.

Nusyirwan mengatakan daftar kebutuhan di sektor transportasi masih banyak. Dia juga mempertanyakan kenapa pihak Kereta Api Indonesia tidak diajak dalam proyek ini, bahkan tidak masuk dalam rencana induk perkeretapian nasional.

"Siapa yang mengerjakannya. Yang mengerti kereta api siapa sih," ujarnya.

Dia khawatir Presiden Jokowi telah diberi program yang monumental tapi salah sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Menteri BUMN bertugas menjaga kebesaran BUMN. Jangan memberi pekerjaan rumah ke BUMN untuk sekian puluh tahun ke depan. Uang segitu bukan uang kecil," katanya.

"Jadi, saya mengingatkan Menneg BUMN. Proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ini kurang mempertimbangkan potensi wilayah. Tidak sebanding dengan investasi yang akan dikeluarkan," katanya.

"Saya melihat ini jadi persoalan besar yang tidak masuk dalam kerangka Nawacita yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik," kata Nusyirwan.

(mdk/dan)