Firli Lapor Jokowi: Kekurangan SDM dan Tak Bisa Bentuk KPK di Daerah

Tak hanya kekurangan personel. KPK juga tidak bisa mewujudkan pembentukan markas di daerah. Lantaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK berada di Ibu Kota.

2021-12-09 12:00:46

Presiden Jokowi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberi laporan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lembaga yang dipimpin Firli kekurangan sumber daya manusia (SDM).

"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ujar Firli dalam sambutannya saat hari Antikorupsi sedunia (Hakordia), Kamis (9/12).

Tak hanya kekurangan personel. KPK juga tidak bisa mewujudkan pembentukan markas di daerah. Lantaran Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK berada di Ibu Kota.

"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," ujar Firli.

Meski ada kekurangan, Firli menyatakan pemberantasan korupsi tetap akan dilakukan dengan maksimal. KPK akan terus menindak pelaku korupsi di luar Jakarta untuk membersihkan Indonesia dari perilaku koruptif.

"Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta, tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," kata Firli.

Dalam peringatan Hakordia 2021, Firli menyebar pesan antikorupsi ke seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga Antikorupsi menggelar acara ini di lima provinsi. Pertama di Sulawesi Tenggara. Kedua di Banjarmasin. Ketiga di Pekanbaru. Keempat di Nusa Tenggara Timur. Kelima di Jakarta.

"Dan hari ini adalah puncak Hakordia," kata Firli.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)