Fahri Hamzah: Istana Memerlukan Kritik, Tapi Masih ada Orang yang Ditangkap

"Tuhan aja menciptakan iblis kok sebagai oposisi, kenapa manusia tidak bisa membuat iblis bagi dirinya, kenapa mesti takut dengan orang yang berbeda pendapat," katanya.

2021-02-11 19:40:17

Presiden Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyoroti pemerintah yang memerlukan kritikan pedas dari masyarakat. Menurutnya, hal itu ironi. Sebab, masih ada orang yang ditangkap akibat mengkritik sesuatu.

"Pak Pram (Pramono Anung) mengatakan istana sangat memerlukan kritik kritis, waktu saya diberi Bintang Mahaputra dengan Fadli (Zon), Presiden juga bilang begitu. Pemerintah memerlukan suara suara kritis seperti Pak Fahri dan Pak Fadli," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (11/2).

"Tapi di luar sana orang ditangkep juga, dijemput juga oleh suatu yang formalistik yang tidak mau kita ubah, kan ini ada undang-undangnya, Undang-Undang yang dipakai undang-undang No 1 tahun 1946 masih dipakai sampai sekarang," sambungnya.

Eks Wakil Ketua DPR ini meminta tidak ada teror kepada pikiran masyarakat. Biarkan ada perbedaan pendapat yang bebas.

"Jangan ada teror kepada pikiran, biarkan orang berbeda pendapat, karena si A mengatakan A, si B mengatakan B itu adalah kekayaan, saya sering mengatakan berkali-kali," ujar Fahri.

"Tuhan aja menciptakan iblis kok sebagai oposisi, kenapa manusia tidak bisa membuat iblis bagi dirinya, kenapa mesti takut dengan orang yang berbeda pendapat," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan keberadaan pers ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.

"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," kata Pramono seperti dikutip dari Youtube Sekretaris Kabinet, Selasa (9/2/2021).

Pramono menyampaikan hal tersebut terkait peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 yang jatuh pada 9 Februari 2021. Menurut Pramono, sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.

"Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," tambah Pramono.

Sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pramono meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama.

"Karena kami meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisis ruang-ruang demokrasi," ungkap Pramono.

Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi problem media sosial salah satunya adalah hoaks.

"Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," tambah Pramono.

(mdk/rhm)