Fadli Zon minta penjelasan Jokowi soal pembangunan gedung baru DPR

Rencana pembangunan gedung baru DPR sudah masuk dalam APBN-P 2016.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai seharusnya kebijakan moratorium pembangunan gedung yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpengaruh terhadap rencana dibangunnya gedung baru DPR. Politisi Gerindera ini menilai rencana itu sudah menjadi kesepakatan lama antara Presiden dan DPR lewat sidang paripurna.

Bahkan, proyek tersebut sudah masuk dalam APBN-P 2016 mendatang.

"Sebenarnya kan kebijakan monatorium setahu saya dari tahun 2014. Tapi kemudian presiden sendiri menyampaikan itu terjadi untuk di eksekutif dan lain-lain. Akhirnya juga memberikan satu surat untuk memberikan semacam izin untuk pembangunan gedung di DPR karena kebutuhan. Untuk tenaga ahli, perpustakaan, dan lain-lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

"Kemudian dianggarkan, kan ini sudah melalui proses yang panjang. Di DPR sendiri sudah melalui rapat paripurna kemudian dibentuk tim. Ya itu kenyataannya bahwa ini sudah ada anggarannya bahkan," tambahnya.

Akan tetapi politisi Gerindra ini tetap meminta kejelasan Presiden Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan apakah moratorium ini termasuk pembangunan gedung DPR.

"Ini kan saya kira kalau memang negara tidak punya uang lagi, ya sudah nggak masalah. Tapi marilah kita didudukkan sama-sama, apakah betul itu termasuk, dan juga saya kira biar ada satu suara di DPR sendiri apakah kita akan lanjutkan atau tidak kita lanjutkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait moratorium pembangunan gedung negara yang pernah dikeluarkan pada akhir tahun 2014 lalu. Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Presiden, Jakarta.

"Sudah saya sampaikan, saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan kantor kementerian maupun lembaga. Tetapi apabila sangat diperlukan dan sangat urgent sekali, bisa minta izin kepada Presiden," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2).

Jokowi menjelaskan, komitmen tersebut diperlukan mengingat saat ini APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, berupa pembangunan jalan, bendungan, irigasi, pelabuhan dan jalur kereta api. "Karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.